Operasi ini menyasar aksi premanisme yang makin marak dan meresahkan masyarakat, serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.
Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, operasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang memerintahkan seluruh jajaran Polda dan Polres untuk melakukan penegakan hukum yang didukung oleh langkah intelijen, pre-emtif, dan preventif.
“Kami tidak akan menoleransi aksi-aksi intimidatif, pemerasan, maupun kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berkedok organisasi masyarakat,” kata Irjen Sandi dalam keterangan resmi pada Jumat 9 Mei 2025.
Menurut Sandi, penindakan difokuskan pada berbagai bentuk kejahatan seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, pengrusakan fasilitas umum, pengeroyokan, penganiayaan, penghasutan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, hingga penculikan.
“Premanisme dalam bentuk apa pun tidak bisa dibiarkan. Kami ingin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, agar ruang publik dan iklim bisnis di Indonesia tetap kondusif," kata Sandi.
Kasus menonjol yang diungkap, di antaranya Polres Subang mengamankan sembilan pelaku premanisme di kawasan industri, Polresta Tangerang menangkap 85 preman, serta Polda Banten mengamankan 146 orang pelaku.
Selanjutnya Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) yang melakukan pemanggilan terhadap Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya Kalteng terkait penutupan PT BAP, dan Polres Metro Jakarta Selatan yang menangkap 10 orang tersangka pembawa sajam dan senjata api.
Ke depan, kata Sandi, Polri akan terus menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya guna memastikan keberhasilan operasi ini demi menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Polri telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak dimulai pada 1 Mei 2025. 
BERITA TERKAIT: