PDIP Perlu di Luar Pemerintahan untuk Selamatkan Demokrasi

Menurut analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, tidak masuknya PDIP ke kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat lega sebagian anak bangsa, terutama yang pro demokrasi.

"Sebab, dengan begitu masih ada  partai yang mau berada di luar pemerintahan yang akan menjalankan fungsi partai oposisi," kata Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Selasa, 22 Oktober 2024.

Jamiluddin berpendapat, meskipun PDIP tidak ingin disebut oposisi, namun dengan berada di luar pemerintahan, maka partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu dapat melaksanakan check and balances.

"Melalui check and balances, diharapkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetap sederajat. Dengan begitu, tiga lembaga negara tersebut dapat saling mengawasi satu sama lainnya," tuturnya.

Ia menambahkan, pengawasan dalam kesetaraan diperlukan agar pemusatan kekuasaan, seperti yang terjadi dalam satu dekade terakhir, dapat dicegah.

"Hal itu diperlukan agar kesewenang-wenangan lembaga negara tertentu dapat diminimalkan," tutupnya. 

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan tidak ada kader banteng yang masuk ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dengan kata lain, PDIP akan berada di luar pemerintahan selama 5 tahun ke depan.