Saat ditemui usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026, Puan hanya memberikan jawaban singkat terkait hal tersebut.
"Posisi kita jelas," kata Puan.
Sebelumnya, sejumlah partai politik menyoroti sikap PDIP yang menyebut diri sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Posisi tersebut bahkan dinilai sebagian pihak masih menimbulkan multitafsir.
Meski demikian, PDIP menegaskan sikap tersebut bukan berarti berada di posisi abu-abu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan partainya tetap berada di luar pemerintahan, namun akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
"Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Umum, bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap objektif dan proporsional. Artinya, kalau kinerja dan kebijakan pemerintah bagus untuk rakyat, sudah seharusnya PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," jelasnya.

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
BERITA TERKAIT: