"Aparat kepolisian harus bertindak cepat dan tegas, mengusut dan menangkap aktor intelektual dari aksi pembakaran tersebut. Negara harus tegas," kata Miftah dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (14/8).
Tak hanya Polda Papua, Miftah juga mendukung Kepala Badan Inteljen Negara (BIN) turun tangan untuk memerintahkan jajarannya melaksanakan aktivitas intelijen pengamanan.
"Termasuk di dalamnya penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan," ujar Miftah.
Setelah itu, pemerintah harus ambil langkah tegas dalam mengusut tuntas kejadian ini dengan menangkap dan mengawal kasus ini, serta memastikan pemerintah tidak boleh takut dengan gerakan separatis.
"Kantor KPU adalah aset negara, sebabnya saya mengutuk keras tindakan anarkis berupa perusakan dan pembakaran fasilitas karena ini merugikan negara," jelasnya.
Sementara itu, Polres Jayawijaya saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait aksi penembakan yang diduga dilakukan oleh massa aksi forum lintas masyarakat dan pemuda bersatu se-Kabupaten Tolikara.
"Pada hari Rabu, bertempat di Jalan Hom-hom Wamena telah terjadi pembakaran kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan yang dilakukan oleh massa aksi forum lintas masyarakat dan pemuda bersatu se-Kabupaten Tolikara,” ucap Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangan resmi.
Secara terpisah, Kapolres Jayawijaya, AKBP Heri Wibowo mengatakan sejauh ini terdapat 81 orang yang diamankan.
"Personel Polres Jayawijaya dan Brimob Kompi D yang dipimpin Oleh Kabag Ops Polres Jayawijaya dan Danki Brimob mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penebalan di lokasi kejadian, dan selanjutnya menyita alat tajam serta mengamankan 69 orang laki laki dan 12 orang perempuan dengan menggunakan 2 truk ke Mapolres Jayawijaya," kata Heri.
BERITA TERKAIT: