Bareskrim Bongkar Perdagangan Orang Modus PSK di Australia

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen  Djuhandani mengatakan, pengungkapan ini berawal dari Polri mendapatkan informasi dari Australian Federal Police (AFP) pada tanggal 6 September 2023 tentang adanya tindak pidana perdagangan orang dengan modus bekerja sebagai PSK di Sydney.

"Kami mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan penyidikan dimulai dari pendalaman keterangan dari para korban," kata Djuhandani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (23/7). 

Dari penyelidikan tersebut, Bareskrim  menangkap tersangka berinisial FLA (36) di Kalideres, Jakarta Barat, pada 18 Maret 2024. FLA berperan sebagai perekrut korban, menyiapkan visa dan tiket keberangkatan korban ke Sydney. 

Kemudian FLA menyerahkan korban kepada tersangka SS alias Batman di Sydney yang berperan sebagai koordinator beberapa tempat prostitusi di Sydney. 

"Tersangka Batman menjemput, menampung dan mempekerjakan para korban di beberapa tempat prostitusi yang berada di Sydney, serta memperoleh keuntungan dari para korban," kata Djuhandani. 

SS sudah ditangkap AFP pada 10 Juli 2024 dan tengah menjalani penahanan. 

Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka FLA, polisi menyita satu paspor, dua buku tabungan, dua ATM, tiga handphone, satu laptop, satu hardisk, dan 28 paspor milik WNI yang didalami apakah milik korban. 

Polisi juga menemukan catatan pembayaran dan pemotongan gaji yang dikirim korban yang sudah bekerja sebagai PSK di Sydney.

Ada pula file draft perjanjian kerja sebagai PSK yang berisi biaya sewa tempat tinggal, gaji bulan pertama ditahan, aturan jam kerja dan surat perjanjian utang piutang sebesar Rp50 juta. 

"Kontrak kerja dibuat sebagai jaminan apabila para korban tidak bekerja dalam kurun waktu tiga bulan maka harus membayar utang tersebut," kata  Djuhandani. 

Tersangka mengaku telah melakukan aktivitas prostitusi tersebut sejak tahun 2019. Sementara WNI yang diberangkatkan untuk menjadi PSK di Australia sebanyak 50 orang. 

"Tersangka mendapatkan keuntungan Rp500 juta," kata Djuhandani. 

Atas perbuatannya tersangka dijerat Pasal 4 UU 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 600 juta.