Jamin Keamanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

"Operasi tersebut bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/9).

Dalam operasi ini, Sandi menuturkan, ribuan personel kepolisian akan ditempatkan di berbagai wilayah untuk menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu serta Pilkada serentak 2024.

"Dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024," tutur Sandi.

Operasi Mantap Brata sendiri akan terbagi dalam beberapa Satgas. Di antaranya Mabes Polri sebanyak 9 satgas,  Polda sebanyak 7 Satgas, dan Polres sebanyak 6 Satgas, serta melibatkan beberapa satuan kerja (satker) Polri.

"Sebanyak sebelas satuan kerja Polri akan mendukung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Diantaranya Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Slog Polri, Divisi humas Polri, Divisi TIK Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Hubinter Polri, Srena Polri, dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri," paparnya.

Untuk Mabes Polri, terdiri dari Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Antiteror, Satgas TPSLN, Satgas Humas, dan Satgas Banops.

Sementara di tingkat Polda ada Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops.

Terakhir di tingkat Polres ada enam satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops.

"Dalam Operasi Mantap Brata seluruh Polda jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman yang terjadi di setiap tahapan pemilu. Setiap penahapan sudah dianalisis memiliki spektrum ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda. Untuk itu, pelibatan kekuatan Polri akan berbeda-beda, demikian pula sarana dan prasaran yang digunakan, jumlahnya juga berbeda," pungkas Sandi.