Liburan yang seharusnya merupakan momen bahagia berubah menjadi insiden yang mengerikan.
Berdasarkan data dari kelompok nirlaba Gun Violence Archive, di tahun 2022 terdapat 647 insiden penembakan massal di AS. Pergantian tahun ternyata tidak menunjukkan perubahan yang berarti bagi penurunan kasus penembakan massal.
AS masih menjadi negara dengan peringkat pertama kasus kekerasan bersenjata tertinggi. Tingginya jumlah kasus ini kerap dikaitkan dengan kuatnya lobi senjata di parlemen.
Industri senjata api merupakan bisnis besar di AS. Diperkirakan industri senjata api bernilai sekitar 71 miliar dolar AS, dan 7,86 miliar dolar AS pajak negara bersumber dari industri ini. Jumlah kepemilikan senjata api juga cukup tinggi, per-100 orang penduduk terdapat sekitar 120,5 senjata api.
Tingginya angka kepemilikan senjata salah satunya dipengaruhi oleh kemudahan mendapatkan senjata api akibat longgarnya persyaratan aturan kepemilikan di AS.
Lobi senjata dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memengaruhi kebijakan negara bagian dan federal tentang senjata, biasanya melalui kandidat pendukung yang telah berjanji menentang langkah-langkah pengendalian senjata.
Menurut media
Aljazeera, lobi senjata mencakup kontribusi langsung kepada legislator, upaya untuk secara independen mendukung pejabat terpilih, dan kampanye untuk mempengaruhi opini publik tentang isu-isu yang berkaitan dengan senjata api.
Peran kelompok pro-senjata dalam lobi cukup signifikan, bisnis senjata yang strategis menjadikan kelompok ini rela mengeluarkan puluhan juta dolar untuk menggagalkan undang-undang pembatasan senjata.
Salah satu kelompok pro-senjata yang terkenal yaitu National Rifle Association (NRA). Berdasarkan data dari OpenSecret yang diperoleh
Aljazeera, kelompok ini telah mengeluarkan 140 juta dolar AS sejak tahun 2000 untuk mendukung legislator pro-kepemilikan senjata api.
Sistem politik di AS juga membuat undang-undang pembatasan kepemilikan senjata api sulit untuk lolos. Dua partai besar di AS, Republik dan Demokrat, memiliki pandangan yang berseberangan terkait kepemilikan senjata api.
Mayoritas Republikan mendukung adanya kepemilikan senjata api bagi individu dengan alasan peningkatan keamanan, sementara pendukung Demokrat merasa bahwa kepemilikan senjata individu tidak begitu diperlukan.
Anggota kongres dari Republik tentunya perlu mempertahankan konstituen yang mayoritas berasal dari negara bagian yang mendukung kepemilikan senjata api. Menurut harian
The Atlantic, para senator kebanyakan menggunakan cara filibuster, yaitu memberikan hak veto atas kebijakan nasional kepada minoritas negara bagian yang kebanyakan berkulit putih, berlokasi di pedesaan, dan merupakan pendukung Republik.
Para senator tersebut tentunya memiliki tujuan untuk terpilih kembali pada pemilihan umum berikutnya, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mengubah visi dan misinya di saat hanya ada 24 persen pemilih Republik yang ingin mempersulit pembelian senjata.
Dengan lobi dari industri senjata dan kelompok pro-senjata, semakin sulit sepertinya jika mengharapkan undang-undang pembatasan akan segera dikeluarkan.
Survei dari Pew Research Institute tahun 2023 menunjukkan bahwa opini mayoritas publik AS semakin cenderung melihat kekerasan bersenjata sebagai masalah besar di negaranya, di samping dukungan politis yang berbeda. Survei ini juga menunjukkan sebanyak 58 persen responden menunjukkan perlunya aturan kepemilikan senjata yang lebih ketat.
Setiap harinya jumlah warga yang tewas akibat penembakan massal di AS mencapai 120 orang dan lebih dari 200 orang terluka. Publik dibuat semakin waspada terhadap ancaman yang bisa terjadi setiap saat.
Biaya yang dikeluarkan negara akibat penembakan massal menurut Every Town Research mencapai 557 miliar dolar AS setiap tahunnya. Ini angka yang cukup fantastis karena lima kali lebih besar dibandingkan anggaran Pemerintah AS untuk Kementerian Pendidikan.
Pemerintah AS harus mengambil langkah yang lebih serius lagi dalam menyikapi permasalahan penembakan massal. Kebebasan dan kemudahan mendapatkan senjata telah menjadikan situasi semakin kritis.
Bila undang-undang pembatasan tidak kunjung disahkan dan pengawasan terhadap kepemilikan senjata tidak diperketat, ini semua membuktikan bahwa isu penembakan massal tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah.
*Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
.jpg)
BERITA TERKAIT: