Pengungkapan ini dilakukan untuk menegaskan bahwa salah satu wujud dari komitmen Polri, yang sejak awal fokus untuk memberantas praktik calo maupun KKN dalam seluruh proses rekrutmen Korps Bhayangkara.
"Selain mengapresiasi, kami di tingkat Mabes Polri tentunya mendukung penuh tindakan tegas terhadap pelaku ataupun calo rekrutmen Polri," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (19/5).
Dedi menegaskan, pada seluruh rangkaian proses pendaftaran rekrutmen Polri, baik jalur Akpol, Bintara dan Tamtama, tidak dipungut biaya sepeser pun atau gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Tentu untuk mengantisipasi praktik pungutan liar atau KKN, dalam proses rekrutmen saat ini, As SDM Polri menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) dengan tujuan untuk menutup ruang bagi pihak-pihak yang mencoba bermain dalam proses rekrutmen Polri.
Bahkan, untuk semakin mencegah praktik tersebut, SSDM Polri kini membuka layanan Hotline di nomor 085773760016.
Bagi masyarakat atau siapapun yang ingin melakukan pengaduan atau memberikan informasi seputar adanya dugaan pelanggaran ataupun penyimpangan terkait proses rekrutmen.
"Kami terbuka, mendengar dan menyerap semua aspirasi dan informasi dari seluruh lapisan masyarakat. Semua ini dilakukan untuk semakin meningkatkan rasa kepercayaan publik terhadap Polri," ujar Dedi.
Bukan saja layanan Hotline, Dedi menyatakan, pihaknya juga menyediakan wadah atau sarana komunikasi sebagai wujud keterbukaan penerimaan rekrutmen personel kepolisian di media sosial (medsos).
"Dalam rekrutmen Polri, terbukanya komunikasi publik melalui adanya 7 medsos dan nomor Hotline untuk pengaduan terkait rekrutmen termasuk wadah tanya jawab siapapun yang hendak mencari informasi seputar rekrutmen Polri," demikian mantan Kadiv Humas Polri itu.
BERITA TERKAIT: