Kapolri: TNI-Polri Pakai Dua Pendekatan Kawal Pembangunan Papua

Dalam arahannya, Kapolri menekankan bahwa pihaknya bersama TNI bersinergi dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan di Papua.

Salah satu hal konkritnya, diungkap Sigit, berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Papua.

Setelah adanya proses koordinasi tersebut, Sigit menyebut bahwa, peran dari TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua, dapat berjalan dengan maksimal.

"Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik," kata Sigit dalam pengarahan di Papua, Senin (9/1).

Adapun kebijakan Pemerintah terkait program prioritas di Papua diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Sementara itu major project diantaranya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.

Sigit mengungkapkan, dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yakni soft approach dan hard approach. Dalam hal ini, pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM.

"Sehingga terjadi transfer knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan," ujar Sigit dihadapan prajurit TNI-Polri.

Disamping itu, ungkap Sigit, TNI-Polri juga melakukan Hard Approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan Pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua. Seperti gangguan kamtibmas yang kerap ditimbulkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berdampak pada terhambatnya proses pembangunan.

“Tentunya kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur tentunya. Sehingga harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional," ucap Sigit.

Dalam penegakan hukum tersebut, Sigit menyatakan bahwa, pihaknya selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua. Hal itu guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional.

"Tentunya kita berusaha supaya kedepan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata," tutur Sigit.

Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan, dengan melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil kedepannya.

"Bahwa saya akan belanja masalah ya istilahnya, untuk menyerap aspirasi dari bawah apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka pengambil kebijakan kedepan maupun perencanaan kedepan," kata Yudo.

Dengan begitu, Yudo berharap kedepannya akan diambil kebijakan yang sesuai guna mensukseskan seluruh program atau kebijakan Pemerintah di Tanah Papua.

"Sehingga kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembanginan di Papua. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, meningkatkan kesejahteraan," jelas Yudo.

Oleh karenanya, Yudo kembali menegaskan bahwa, TNI dan Polri akan siap dengan maksimal dan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah membangun Papua.

"Tentunya ini perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Dan juga dengan adanya DOB, kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok bantu Polri percepatan pembangunan di daerah," tutup Yudo.