Pakar ekonomi dari INDEF, Didik J. Rachbini menilai, peringatan IMF tersebut terlambat karena sudah banyak pihak yang khawatir dengan hal itu. Meski begitu, ia menyebut parlemen dan pemerintah saat ini tidak mampu melihat kondisi ekonomi nasional yang semakin parah.
"IMF kesiangan alias terlambat melihat masalah ini, tetapi tidak salah karena semakin banyak pihak yang memberikan saran (maka) semakin baik bagi demokrasi," ujar Didik lewat keterangan tertulisnya pada Minggu (6/11).
Kendati begitu, ia mengatakan telah terjadi kekebalan politik sehingga parlemen dan pemerintah tidak melihat dengan benar dan seksama terkait suara-suara kebenaran yang seharusnya diadopsi dalam pengambilan keputusan.
"Rakyat banyak berkorban atas kecerobohan kebijakan seperti ini. Pajak rakyat terkuras untuk membayar utang katagori kaleng-kaleng berbunga tinggi,†tambah dia.
Alhasil, Didik menuturkan, dengan adanya kekebalan politik ini maka tidak menutup kemungkinan pandangan sebagian pengambil keputusan yang naif terkait kebijakan utang publik tanpa perhitungan yang teknokratis.
"Itu terjadi karena watak politik rakus anggaran memang merupakan watak dasar dari politisi. Tanpa kontrol dan kritik, kebijakan utang yang besar dengan bunga yang terlalu tinggi ditelan mentah-mentah begitu saja,†pungkasnya.
Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan peringatan terkait bunga pinjaman bank di Indonesia yang terlalu tinggi, bahkan setara dengan Bangladesh. 
BERITA TERKAIT: