Bahkan PNPK siap mengawal bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menghadirkan demokrasi tanpa korupsi.
"Bersama KPK, gerakan masyarakat sipil jebol
presidential threshold (20%) benteng oligarki, tempat mereka atur strategi korupsi," kata Presidium PNPK, Adhie Massardi dikutip dari akun Twitternya, Minggu (9/1).
Semangat PNPK ini sejalan dengan Ketua KPK, Firli Bahuri yang menghendaki
threshold 0 persen agar biaya politik nol rupiah.
Menurut Adhie Massardi, penghapusan ambang batas pencalonan presiden akan membuat para kandidat bersih dari praktik rasuah.
"PNPK lanjutkan bersihkan para kandidat. Maka
insyaallah ke depan
general election tidak berubah jadi general erection seperti pemilu-pemilu lalu," tandasnya.
BERITA TERKAIT: