Adhie Massardi Gagas Mahkamah Intelektual di Buku Peradaban Not Just Civilization

Buku tersebut diluncurkan Adhie sekaligus dibedah bersama sejumlah tokoh, di Gedung Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juni 2026.

Turut hadir Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin Hidayat, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia) yang juga mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif.

Selain itu juga hadir budayawan sekaligus kolumnis dan akademisi terkemuka Indonesia Prof. Dr. Mohamad Sobary, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu, hingga Peneliti Politik Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro.

Saat memberikan pengantar, Adhie menjelaskan buku terbarunya ditulis berdasarkan kesadaran tentang arah pembangunan nasional, yakni visi Indonesia Emas 2045.

"Saya menulis deskripsi soal peradaban untuk dasar bagaimana menjadikan manusia emas Indonesia. Saya bikin lah, saya kontemplasi bahan-bahannya, dan akhirnya jadi," ujar dia.

Adhie mengaku, dirinya sempat diajak Sekretaris Jenderal Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Yosef Sampurna Nggarang, untuk berdiskusi bersama Menteri Hukum Natalius Pigai, tentang substansi visi Indonesia Emas 2045.

"Karena bangsa ini memang belum pernah melahirkan manusia yang berhati emas dan kemuliaan emas. Terutama para pimpinannya," tuturnya.

Sebagai salah satu contoh, Adhie menyebutkan satu peristiwa terbaru yang menurutnya sebagai gambaran tentang perlunya merekonstruksi Indonesia Emas, yaitu soal hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

"Contoh, misalnya kemarin bagaimana cara menangkap orang yang berbeda pendapat, Roy Suryo teman kita dan dr. Tifa, ini kan harusnya bangsa sendiri itu menghormati warga negaranya. Kalau bangsanya menghormati warga negaranya, dunia internasional juga akan menghormati kita," urainya.

"Nah sebaliknya, kalau kita sendiri, pimpinan-pimpinan yang tidak menghormati rakyatnya, apalagi bangsa lain. Nah kemudian saya menulis deskripsi soal Peradaban, untuk dasar bagaimana menjadikan manusia emas Indonesia," sambung Adhie.

Di samping itu, buku terbarunya ini sempat dipertimbangkan Penerbit Buku Kompas karena tidak memasukkan banyak referensi tekstual. Padahal, isinya merupakan hasil kontemplasi dari realitas yang ada saat ini.

"Menurut saya, di republik ini masih banyak orang berpikir seperti orang melihat referensi-referensi, tidak mengontemplasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Adhie menyatakan bahwa kontemplasinya bermula dari esensialitas Peradaban yang dibentuk berdasarkan budaya yang berkembang di masyarakat. Termasuk, tentang artificial intelligence (AI) yang turut diperhatikan pemuka agama Umat Katolik, Paus Leo XIV.

"Saya ingat ketika saya membaca pernyataan spesifiknya Paus Leo soal kecerdasan AI itu juga sebanyak yang lain. Saya tidak terkejut juga. Bukankah AI itu produk peradaban, bagian dari Kebudayaan," tuturnya.

Hanya saja, dia memerhatikan AI yang berkembang saat ini menjadi produk peradaban yang potensi tidak sesuai semangat penciptaannya, karena tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebudayaan itu adalah produk untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Jadi semua produk peradaban, semua produk kebudayaan intinya adalah untuk itu. AI antara lain untuk itu. Kita menciptakan itu, kemudian kita minta bantuan. Kita kan perlu lebih tinggi dari AI-nya," jelasnya.

Oleh karenanya, Adhie memandang persoalan-persoalan yang ada di Republik ini harus dibuka seluas-luasnya dalam ruang yang terbuka, supaya tercipta kebudayaan yang membentuk peradaban baru dalam rangka pembangunan nasional.

Untuk itu, Adhie mengusulkan satu gagasan teknis untuk merealisasikan pembentukan peradaban yang melahirkan generasi-generasi emas untuk Indonesia mendatang.

"Jadi hari ini kita memulai Peradaban baru dengan keterbukaan, dengan mulai mempertengkarkan gagasan-gagasan. Karena itu saya mengajukan gagasan Mahkamah Intelektual. Jadi tidak boleh lagi ada pikiran atau gagasan yang dikubur tanpa suara oleh kekuasaan," ungkapnya.

"Tapi juga sebaliknya, tidak boleh ada gagasan yang tidak dibicarakan oleh orang banyak tidak diperdebatkan, gagasan yang tentu menjadi kebijakan pemerintah," demikian Adhie menambahkan.