Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, hal pertama yang disosialisasikan adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) 104/2021 tentang pedoman pelaksanaan hubungan kerja selama masa pandemi Covid-19.
"Kepmenaker ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pelaku hubungan industrial dalam menjaga keberlangsungan usaha dan bekerja," kata Indah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/8).
Hal kedua adalah sosialiasi aplikasi penilaian hubungan industrial di perusahaan. Aplikasi menjadi instumen yang sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas MHI dalam melakukan pembinaan hubungan industrial di tingkat perusahaan.
"Selain memetakan kondisi nyata hubungan industrial di tingkat perusahaan, aplikasi ini menjadi potensial sumber data bagi para MHI dalam membina hubungan industrial di perusahaan, sekaligus menghindari perselisihan hubungan industrial," jelas Indah.
Hal ini sekaligus merespons arahan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang mengajak MHI melalui organisasi Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI) bersinergi melakukan perubahan yang lebih baik.
"Saya mendukung Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker terus melakukan sinergi dan kolaborasi di stakeholder Kemnaker karena tak ada pilihan bagi kita untuk bersinergi, berkoordinasi antarstakeholder Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida.
Ada dua hal utama yang disosialisasikan kepada para mediator hubungan industrial (MHI) dalam menjaga keberlangsungan usaha dan hubungan industrial. 
BERITA TERKAIT: