Ngotot Ketum Demokrat, Moeldoko Sudah Berani Lawan Jokowi?

Presiden Joko Widodo dan Kepala KSP Moeldoko/Net

Bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) menambah duka bangsa ini. Siklon tropis Seroja yang menerjang NTT telah menimbulkan bencana banjir bandang hingga tanah longsor.

Berdasarkan data BNPB, sebanyak 8.424 warga mengungsi akibat bencana ini. Total korban meninggal dunia ada 128 orang dan korban hilang mencapai 72 orang.

Seperti yang sudah-sudah, bencana menggerakkan sejumlah anak bangsa bersimpati, mengucapkan duka, ikut berdonasi atau langsung bergerak, membantu masyarakat yang terimbas bencana. Tak terkecuali dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Moeldoko ikut menyampaikan duka citanya atas musibah yang menimpa warga NTT, dan meminta segenap masyarakat bahu-membahu bersama pemerintah meringankan penderitaan warga yang terimbas.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan Moeldoko, sudah betul, sebagai pejabat pemerintah dia menyampaikan dukacita dan meminta segenap anak bangsa gotong royong membantu warga NTT.

Namun yang menarik adalah, ia menyampaikan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
"Saya, Dr. Moeldoko, Ketua Umum DPP Partai Demokrat beserta keluarga besar Partai Demokrat di seluruh Tanah Air menyampaikan dukacita mendalam kepada saudara-saudara kami di NTT dan NTB yang ditimpa musibah bencana alam," kata Moeldoko Selasa kemarin.

Padahal sudah jelas, pemerintah, lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu.
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang telah dipersyaratkan.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Yasonna.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB (Partai Demokrat) di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021, ditolak," imbuhnya akhir Maret lalu.

Aneh bin ajaib, meski pemerintah sudah menolak, Moeldoko tetap saja ngotot, menganggap dirinya sebagai ketum Demokrat. Padahal notabenenya Moeldoko adalah bagian dari pemerintahan itu sendiri. Bahkan jabatannya dekat sekali dengan Presiden Joko Widodo.

Atas apa yang dilakukan Moeldoko, sudah jelas, perbuatannya tidak sejalan dengan pemerintah.

Sebagai orang yang masuk bagian dalam pemerintahan, sudah sepatutnya Moeldoko tunduk dengan segala keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini putusan yang diambil Kemenkumham.

Bila tidak mau sejalan, seharusnya Moeldoko keluar dari lingkaran kekuasaan. Jangan menyontohkan hal yang aneh-aneh. Tidak elok terang-terangan melawan apa yang sudah diputuskan pemerintah.

Jangan sampai nanti muncul friksi di dalam internal pemerintah karena kelakuan Moeldoko yang melawan putusan Kemenkumham.

Atau jangan-jangan, demi ambisi sebagai Ketum Demokrat, Moeldoko berani melawan Presiden Joko Widodo, yang notabenenya adalah kepala pemerintahan, meski tidak langsung, bisa saja apa yang dilakukan Moeldoko menyiratkan hal tersebut.
EDITOR: AZAIRUS ADLU

Komentar


Video

FARAH Zoomtalk Spesial Ramadhan • Sibuklah Memperbaiki Diri Sendiri

Sabtu, 17 April 2021
Video

Perawat RS Siloam Palembang Dianiaya Keluarga Pasien

Sabtu, 17 April 2021
Video

Gudang Alat Produksi Roti dan 4 Unit Kendaraan Ludes Terbakar

Sabtu, 17 April 2021

Artikel Lainnya

Semua Skenario Berubah Jika Prabowo Dan Jokowi Dorong Anies Baswedan
Suluh

Semua Skenario Berubah Jika ..

17 April 2021 10:31
Vaksin Nusantara, Antara Nasionalisme dan Uji Klinik
Suluh

Vaksin Nusantara, Antara Nas..

15 April 2021 23:41
Kemenristek Memikul Masa Depan Bangsa, Tapi Pasukannya Tak Bersenjata Lengkap
Suluh

Kemenristek Memikul Masa Dep..

12 April 2021 09:46
Ngotot Ketum Demokrat, Moeldoko Sudah Berani Lawan Jokowi?
Suluh

Ngotot Ketum Demokrat, Moeld..

08 April 2021 19:35
Capres Istana Non PDIP, Jokowi Berpeluang Dorong Orang Dekat, Ini Daftarnya
Suluh

Capres Istana Non PDIP, Joko..

06 April 2021 17:47
Jangan Sampai Moeldoko Yang Makan Nangka, Jokowi Yang Kena Getahnya
Suluh

Jangan Sampai Moeldoko Yang ..

02 April 2021 18:23
Awas Serangan Balik, Jangan Terburu-Buru Buka Sekolah Tatap Muka
Suluh

Awas Serangan Balik, Jangan ..

02 April 2021 14:26
Jalan Moeldoko Menuju 2024 Buntu
Suluh

Jalan Moeldoko Menuju 2024 B..

01 April 2021 01:22