Kapolri Demokratis Kunci Agar Kritik Tak Bermuara Ke Penjara

Kapolri Jenderal Listyo Sigit/Net

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan pemerintahannya membuka ruang kritik dan saran kepada masyarakat agar pelayanan publik dan kinerja pemerintah yang belum maksimal bisa berangsur membaik.

Menyikapi hal tersebut, Polri pun menjamin masyarakat dari ancaman pemidanaan karena mengkritik, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan selektif dalam penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Langkah tersebut diambil untuk menghindari adanya upaya saling lapor menggunkan pasal-pasal yang dianggap karet dalam UU tersebut serta anggapan kriminalisasi menggunakan UU ITE.

"Dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, atau lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan UU ITE ini bisa ditekan dan dikendalikan," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit usai Rapim TNI-Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/2).

Pernyataan Jenderal Listyo tersebut bisa jadi menyejukkan dikala publik merasa ada kejanggalan karena sering terjadi pihak-pihak yeng mengkritisi pemerintah dilaporkan ke kepolisian. Teringan, dibully di media sosial pagi, siang, malam, tak henti.

Langkah Kapolri ini bisa dibilang angin segar buat para pengkritik pemerintah, terutama barisan oposisi. Pasalnya, kritik di negara demokrasi adalah suatu keharusan. Kritik adalah bentuk kepedulian publik terhadap pemerintah yang mereka pandang ada kekeliruan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dengan kritik lalu evaluasi, bisa jadi menjadi awal mencari solusi konkret agar tidak lagi terjadi kebijakan dan pelaksanaan yang keliru dari cita-cita awal, yang biasanya demi kemaslahatan rakyat banyak.

Kritik seyogya disikapi dengan bijak, dengan niat bahwa publik masih peduli dengan pemerintah, agar tidak salah jalan.

Bukan jadi dimusuhi, lalu akhirnya dikriminalisasi.

Kritik adalah suplemen, vitamin, bahkan obat. Meski rasanya tidak enak, pahit, kalau disikapi dengan bijak akan menjadi penawar, meningkatkan kesehatan. Dalam hal ini, menjadi masukan positif untuk pemangku kebijakan agar tidak salah langkah, tidak keliru membaca situasi.

Sudah betul, kritik dan orang-orang yang melakukannya demi negara ini lebih baik harus diperbanyak. Dilindungi negara, bukan dijadikan musuh. Nampaknya Listyo Sigit paham bagaimana negara demokrasi bekerja, sudah sesuai dengan arahan Presiden.
EDITOR: AZAIRUS ADLU

Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Blunder Jokowi Dan 75 Pegawai KPK Gagal TWK
Suluh

Blunder Jokowi Dan 75 Pegawa..

17 Mei 2021 20:24
Novel Baswedan, Seperti Buruk Muka Cermin Dibelah
Suluh

Novel Baswedan, Seperti Buru..

12 Mei 2021 23:41
Kerumunan Tanah Abang Bukan Hanya Salah Anies Baswedan
Suluh

Kerumunan Tanah Abang Bukan ..

04 Mei 2021 00:44
Kasus Paul Zhang Harus Jadi Pembuktian Polri Sudah Berada di Level Internasional
Suluh

Kasus Paul Zhang Harus Jadi ..

22 April 2021 23:38
Semua Skenario Berubah Jika Prabowo Dan Jokowi Dorong Anies Baswedan
Suluh

Semua Skenario Berubah Jika ..

17 April 2021 10:31
Vaksin Nusantara, Antara Nasionalisme dan Uji Klinik
Suluh

Vaksin Nusantara, Antara Nas..

15 April 2021 23:41
Kemenristek Memikul Masa Depan Bangsa, Tapi Pasukannya Tak Bersenjata Lengkap
Suluh

Kemenristek Memikul Masa Dep..

12 April 2021 09:46
Ngotot Ketum Demokrat, Moeldoko Sudah Berani Lawan Jokowi?
Suluh

Ngotot Ketum Demokrat, Moeld..

08 April 2021 19:35