Ada Sanksi Pidana, Kapolda NTB Ingatkan Cakada Patuhi Protokol Kesehatan Saat Pilkada

Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Mohammad Iqbal menegaskan, jika diabaikan, sanksi adminitrasi hingga pidana akan dikenakan bagi pelanggar.

Penekanan itu dikatakan Iqbal saat deklarasi dan komitmen kesiapan mematuhi protokol kesehatan selama menjalankan tahapan pilkada serentak yang berlangsung di Mapolda NTB, Kamis (17/9).

Iqbal meminta bapaslon kepala daerah mengajak masyarakat dan pendukungnya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.

"Memang ada sanksi pidana. Ada yang melanggar ada sanksi pidana dan administrasi. Saya bukan menakuti tapi sudah tertuang dalam aturan,” tekan Iqbal dalam keterangan tertulis.

Bagi semua orang terlebih para bapaslon yang sudah mendatangi komitmen menjalankan protokol kesehatan, sudah disiapkan ancaman hukuman. Adapun sanksi-sanksi tersebut diatur dalam aturan baik PKPU, Perda, Pergub, UU Karantina maupun KUHP.

Mantan Kadiv Humas Polri ini berharap, deklarasi dan komitmen patuh terhadap protokol kesehatan dijalankan sepenuhnya oleh bapaslon. Sehingga, meskipun pilkada digelar ditengah pandemi Covid-19 tidak menimbulkan klaster penularan.

“Saya mengajak bapaslon mengedepankan bukan hanya menang dan selamatkan rakyat kita, kita sehatkan rakyat kita dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita jangan sampai lengah dan jangan sampai ada klaster pilkada," harapnya.

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah menambahkan, kekompakan terhadap para bapaslon dan masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan sangat diperlukan. Ia mengapresiasi Kapolda yang menginisiasi deklarasi.

“Terimakasih kepada Kapolda telah menginisiasi kegiatan ini termasuk menyangkut kampung sehat yang sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata dia.

Sejauh ini, NTB menjadi salah satu provinsi yang paling progresif mitigasi pandemi Covid-19. Selain membuat sinergitas antara semua pihak dalam lomba kampung sehat, yang paling anyar adalah adanya Perda 7/2020 tentang pengendalian penyakit menular.