Mengapa Pemerintah Dan Rakyat Yunani Paling Keras Menentang Kembalinya Hagia Sophia Menjadi Masjid?

Pada abad ke-2 M, wilayah ini jatuh ke imperium Romawi yang berpusat di kota Roma (termasuk Vatikan yang berada di dalamnya). Pada 330 M, Kaisar Konstantinus I yang merupakan Kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Nasrani memindahkan ibukotanya ke tempat ini, kemudian membangun ulang kota ini dan memberinya nama Nova Roma  (The New Rome).

Setelah sang Kaisar mangkat, untuk menghormatinya kota ini diubah namanya menjadi Konstantinopel sesuai dengan nama sang Kaisar.

Pada awal abad ke-6 M, Kaisar Justinian I yang saat itu berkuasa mendirikan katedral megah dan indah yang diberi nama Hagia Sophia yang berarti "Kebijaksanaan Suci". Kekuasaan Bizantium terus meluas dan melebar jauh ke Timur dan ke Selatan hingga wilayah Arab yang dahulu disebut Syam, yang kini meliputi wilayah negara Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina.

Wilayah Syam berhasil kembali ke pangkuan bangsa Arab yang membawa bendera Islam di bawah Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 637 M. Palestina, Lebanon, dan Yordania sempat direbut oleh kekuatan militer Barat yang mengibarkan bendera Salib pada era Perang Salib.

Wilayah Lebanon dan sepanjang pantai Laut Mediterania bagian Timur menjadi medan pertempuran paling sengit, di mana sebuah wilayah diperebutkan dan ditaklukkan secara silih berganti. Palestina termasuk Kota Suci Al Quds atau Yerusalem, baru kembali ke pangkuan Islam di bawah pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al Ayyubi pada tahun 1187, setelah diduduki Tentara Salib selama 90 tahun.

Wilayah Anatolia (Turki di wilayah Asia) yang berada di Utara Syam masih berada di bawah kekuasaan Bizantium, ketika wilayah Syam sudah kembali berada di tangan bangsa Arab. Setelah Tentara Turki yang bergerak dari Timur memperluas kekuasaannya ke Barat, ditandai dengan kemenangan pasukan Turki Seljuk yang dipimpin Alp Arslan atas Tentara Bizantium yang dipimpin Romanos IV Diogenes dalam perang Manzikert pada tahun 1071, barulah wilayah ini berada di tangan umat Islam.

Sementara bangsa Arab di bawah dinasti Umayyah bergerak ke arah Barat menyusuri pantai Utara Afrika sampai menyebrang ke Andalusia (Spanyol dan Portugis), bangsa Turki bergerak menyebrangi Selat Bosphorus memperlebar kekuasaannya ke wilayah Eropa.

Konstantinopel yang merupakan ibukota Bizantium walaupun berkali-kali digempur, baru berhasil ditaklukkan Tentara Turki Usmani di bawah kepemimpinan Sulthan Muhammad II yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Alfatih pada tahun 1453. Pada saat inilah nama Konstantinopel diganti menjadi Istanbul dan fungsi Hagia Sophia berubah dari katedral menjadi masjid.

Jatuhnya Bizantium membuka jalan bagi tentara Turki untuk memperluas wilayahnya menyusuri Yunani sampai ke Balkan dan baru berhenti di Wina (Austria) pada 1683.

Yunani selama lebih dari tiga abad berada di bawah Kesultanan Turki Usmani. Selama itu, terjadi pemberontakan berulang-ulang baik karena inisiatif sendiri, maupun karena kepentingan dan dukungan negara lain seperti Rusia, Prancis, Inggris, dan gabungan dari ketiganya.

Yunani baru berhasil memisahkan diri secara resmi pada 1832. Setelah merdeka beberapa kali Yunani berperang melawan Turki, di antaranya: Perang memperbutkan Pulau Kreta (1897); Perang Asia Kecil (1919-1922) yang terjadi akibat dorongan sekutu pada Yunani untuk memperluas wilayahnya, dengan memanfaatkan kelemahan Turki akibat kalah dalam Perang Dunia pertama; kemudian perang Siprus (1974) yang terjadi akibat Yunani menganeksasi Siprus yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1960.

Padahal penduduk Siprus setengahnya beretnis Yunani dan setengahnya lagi beretnis Turki. Masalah negara Pulau Siprus ini meski sudah ditangani PBB, sampai sekarang masih belum selesai atau masih dalam status quo.

Setelah lepas dari Kesultanan Turki, seluruh masjid di Yunani berubah fungsi, dan tidak satupun yang disisakan. Ada yang menjadi kantor pemerintah, hotel, atau museum. Salah satunya yang dibangun Sultan Muhammad Alfatih di Athena pada 1458, diubah menjadi tempat pameran. Tidak ada data detail, ada berapa ratus masjid di Yunani saat Turki Usmani masih berkuasa di sana.

Sampai beberapa tahun lalu umat Islam di Yunani tidak punya masjid dan tidak diizinkan membangunnya. Melalui perjuangan dan proses yang panjang, baru tahun 2019 berdiri satu-satunya masjid di Kota Athena, untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam setempat yang jumlahnya sekitar 500 ribu. Meskipun demikian keberadaan masjid ini masih terus dipersoalkan, dan fungsinya sebagai tempat ibadah umat Islam masih terus diganggu kelompok Islamophobia setempat.

Karena itu, sangat menarik jika reaksi keras baik yang datangnya dari pemerintah maupun rakyat Yunani terhadap perubahan kembali status Hagia Sophia menjadi masjid, bila hanya menggunakan alasan keagamaan saja. Apalagi jika menggunakan argumentasi toleransi dalam beragama atau terhadap pemeluk agama yang berbeda.

Sebagaimana perubahan status Hagia Sophia dari masjid menjadi museum yang dilakukan Mustafa Kemal Ataturk, tidak bisa dilepaskan dari upayanya untuk mendapatkan dukungan politik dari negara-negara Eropa, agar Republik Turki sekuler yang baru didirikannya berhasil tegak berdiri. Karena itu, bukan mustahil apa yang dilakukannya tidak murni atas inisiatif dirinya dan kelompok sekuler Turki yang menjadi pendukungnya.

Akan tetapi, juga akibat pengaruh dan keinginan tokoh-tokoh Eropa atau kekuatan politik Barat yang berkuasa pada waktu itu.

Sekiranya proyek negara sekuler yang dibangun Ataturk sukses, tentu status Hagia Sophia sebagai museum akan semakin kokoh, dan tidak akan terpikir bagi bangsa Turki untuk mengubahnya kembali menjadi masjid, sebagai bagian dari penghormatan sekaligus bentuk rasa terima kasih kepada Bapak bangsa Turki Modern tersebut.

Karena itu sikap keras Yunani yang menjadi jantung bangsa Eropa, baik dilihat dari perspektif identitas kebangsaan, kesamaan agama, maupun kepentingan politik, terhadap perubahan kembali Hagia Sophia menjadi masjid, tidak bisa dipisahkan dari sikap dan dorongan sejumlah negara Barat. Wallahua'lam.

Penulis adalah Pengamat Politik Islam dan Demokrasi