Resesi Demokrasi Global

Artinya,  komitmen dan keberpihakan terhadap upaya untuk melindungi martabat dan kedaulatan masyarakat banyak harus dibuktikan secara sosial, ekonomi,  politik dan hukum. Dengan cara ini, maka ketenteraman,  keadilan,  kesederajatan,  kebersamaan, equilibrium dan kemaslahatan bersama terwujud. Negara dan kepemimpinan apapun termasuk badan-badan dunia bertanggung jawab untuk memberikan jaminan bahwa semua prinsip di atas diwujudkan.

Dalam kaitan itu,  masyarakat  secara personal dan bersama,  kekuatan-kekuatan sosial keagamaan dan semua kekuatan civil society mempunyai tanggung jawab dan harus berpartisipasi untuk mengontrol dan meyakinkan agar nilai dan prinsip demokrasi bisa benar-benar ditegakkan. Jika dibiarkan,  maka negara dan badan-badan apapun berpotensi kuat melanggar atau menabrak prinsip-prinsip kemanusiaan,  keadilan,  ketenteraman, keamanan dan kedaulatan. Sangat mungkin kemudian "ketidakadilan global" terjadi,  dan sekarang benar-benar sudah terjadi.

Global Injustice inilah yang antara lain kemudian memicu munculnya berbagai tindakan kekerasan, ekstrimisme,  terorisme atau Irhaby Qitaly dan pertentangan-pertentangan di mana-mana yang bahkan tidak saja melibatkan berbagai kelompok masyarakat akan tetapi juga banyak  negara dunia. Demokrasi saat ini banyak dirusak dan mengalami resesi yang akut antara lain diakibatkan oleh politik dan kepemimpinan Oligarkis, neo kapitalisme liberalisme,  ekstrimisme agama, nasionalisme chauvinistik.

Tak kalah pentingnya untuk diperhatikan, terutama yang menyangkut nasib umat Islam,  ialah kekuatan Islamopobia,  anti Islam dan umat Islam yang tidak saja berkembang di pentas global,  akan tetapi di juga si wilayah lokal twemasuk di Indonesia

Berbagai Praktek Anti Demokrasi

1. Di India

Diskriminasi dan penindasan yang dilakukan terhadap Muslim di India oleh masyarakat dan semua kelompok Nasionalis Hindu Chauvinustik.

Semua kita masih menyaksikan penindasan dan kejahatan bahkan yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap warga negara Muslim India. Hal ini terjadi sebagai akibat dari undang-undang kewarganegaraan yang menempatkan warga muslim minoritas secara diskriminatif. Bahkan dengan memanfaatkan Pandemi Covid 19, tindakan untuk menyudutkan dan memusuhi umat Islam dilakukan di luar batas kemanusiaan. Semangat Islamofobia disebarkan dengan mengatakan orang Islam adalah penyebar pandemi Covid 19.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok-kelompok ekstrim Hindu India tidak saja telah merusak prinsip-prinsip demokrasi, akan tetapi juga telah dengan sistimatis menghancurkan kemanusiaan. Karena itu sudah seharusnya semua kekuatan civil society tidak sekedar mengecam Pemerintah India akan tetapi  mendesak badan-badan internasional untuk ikut menekan India agar menghentikan kejahatan sistemik ini.

2. Di Israel

Aneksasi Israel terhadap wilayah Tepi Barat Palestina tanggal 1 Juli yang lalu,  meskipun urung dilakukan,   membuktikan secara nyata bahwa Israel adalah negara imperialistik. Dengan dukungan penuh Amerika Serikat,  Israel telah menghancurkan  kedaulatan bangsa dan rakyat Palestina. Di masa pandemi sekalipun,  pemerintahan Israel tetap menindas rakyat Palestina di Tepi Barat,  menggusur pemukiman dan menghancurkan sumber air. Kesengsaraan rakyat Palestina semakin meningkat di masa Pandemi ini.

Israel telah menunjukkan kepada masyarakat dunia dengan kasat mata bahwa berbagai Resolusi DK PBB telah dikhianati oleh Israel. Atas dasar itu maka semua negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kekuatan civil society  (1) disamping mengecam tindakan Israel,  juga  mendorong negara-negara anggauta PBB untuk mengeluarkan Israel dari keanggautaan PBB. (2) mendorong OKI untuk melakukan konsolidasi internal memperkuat persatuan antar negara-negara anggauta antara lain dalam menekan Israel dan membela kedaulatan dan kemerdekaan Palestina.

(3) mendorong Liga Arab untuk segera bersatu membela bangsa dan rakyat Palestina (4) mendorong semua faksi di Palestina,  kelompok Suni-Syiah untuk menghentikan konflik dan segera berdamai sehingga produktif dalam membangun perdamaian dunia secara jenuin dan abadi.

3. Di PBB

Berbagai tindakan kekerasan yang juga menggunakan simbol simbol keagamaan (ekstrimisme agama) antara lain dipicu oleh terjadinya ketidakadilan global. Secara ekonomi, misalnya,  kekuatan neo kapitalisme, neo liberalisme telah melahirkan kesenjangan ekonomi yang luar biasa dan ketidakadilan yang sangat nyata di banyak negara.

Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia ternyata justru tidak berhasil mewujudkan kesejahteraan dan keadilan tapi debgan dalih memberikan bantuan hutang justru lebih menyengsarakan banyak negara miskin. Negara tergadaikan oleh jaringan neo kapitalisme dan liberalisme dunia. Inilah antara lain yang dilakukan oleh IMF. Situasi ini mengakibatkan kerawanan sosial dan konflik di mana-mana, bahkan perampasan terhadap hak milik juga terjadi.

Secara politik, ketidakadilan global ini antara lain terwujud dalam bentuk Hak Veto di PBB. PBB dalam banyak hal telah terjerat oleh Hak Veto negara-negera tertentu.

Hak Veto sudah terasa semakin tidak relevan karena ternyata tidak berhasil mewujudkan perdamaian dunia. Kasus invasi dan aneksasi Israel terhadap Palestina adalah gambaran nyata.

Karena itu,  harus ada upaya upaya sistimatis untuk mendorong dilakukannya proses demokratisasi di internal PBB dengan meninjau ulang,  menghapuskan atau membatasi penggunaan Hak Veto. Hal ini diperlukan antara lain dalam rangka memperkokoh persatuan negara-negara Muslim. Dengan cara ini juga,  OKI juga harus melakukan konsolidasi agar keberadaannya semakin kokoh dan diperhitungkan.

Pungkasan

Resesi demokrasi dengan berbagai implikasinya benar-benar telah terjadi di mana-mana. Tidak sedikit juga kekuatan dengan berbasis kepada ideologi tertentu yang sebetulnya anti demokrasi justru memanfaatkan demokrasi sebagai alat untuk menghancurkan demokrasi.

Karena itu, harus ada konsolidasi nasional khususnya di kalangan umat Islam Indonesia untuk membangun ketahanan nasional yang benar-benar prima. Waktunya saat ini Ukhuwah Islamiyah,  Basyariyah dan Wathoniyah diperkuat,  wujudkan Kerahmatan sosial,  ekonomi, hukum,  politik.

Penulis adalah Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri,  Assoc. Prof FAH UIN Jakarta dan Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang PP. Muhammadiyah.