Kapolda melarang keras aksi unjuk rasa dan penyebaran paham separatisme di Papua. Polisim tegas Irjen Rudolf akan menindak tegas siapapun yang melanggar maklumat tersebut.
"Saya tidak akan memberikan izin untuk melaksanakan unjuk rasa kembali dan jika ada yang berani melaksanakannya lagi akan diberikan tindakan tegas," kata Rudolf seperti diunggah akun media sosial Polda Papua, Senin (2/9).
Berikut enam poin maklumat Kapolda Papua:
1. Setiap orang dilarang melakukan demonstrasi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang dapat menimbulkan tindakan anarkis, perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta yang dapat mengakibatkan bentrok antara kelompok masyarakat, apabila hal tersebut dilakukan, akan diberikan tindakan tegas.
2. Setiap orang dan atau ormas dilarang melakukan atau menyebarkan paham separatis dalam meyampaikan pendapat di muka umum.
3. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat memisahkan sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang melakukan permufakatan jahat.
4. Dilarang menghasut, memposting, menyebarkan berita-berita yang tidak benar dan yang dapat menimbulkan kebencian dan rasa permusuhan antara sesama warga masyarakat.
5. Dilarang membawa senjata tajam, senjata pemukul atau alat lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
6. Terhadap para pelaku yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dan tindakan anarkis yang tidak patuh pada imbauan ini, aparat keamanan akan melakukan tindakan tegas dan penegakan hukum.
Kapolda Papua Irjen Rudolf Albert Rodja menerbitkan maklumat untuk menjaga kondusifitas Papua usai aksi unjuk rasa yang berujung anarkis sepekan belakangan. 
(1).jpeg)
BERITA TERKAIT: