Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Sementara di ranah internasional, kehadiran Prabowo dengan pendekatan realisme geopolitiknya diperlukan sebagai penyeimbang untuk deskalasi seteru super power. Negara-negara Global South mengharapkan Indonesia menjadi pengikat, penggerak dan penyeimbang termasuk untuk agenda reformasi kelembagaan PBB yang tersandera konflik antar kelima pemegang veto.

Persis dalam konteks itu, usulan Indonesia sebagai presiden HAM PBB (United Nations Human Rights Council—UNHRC) memiliki signifikansi dan urgensi terutama karena mengaitkan agenda nasional dan agenda internasional. Sebagai negara non-nuklir dan non-veto, Indonesia dapat mendayagunakan penegakan hak asasi manusia sebagai artikulasi Global South untuk tata dunia damai dan pembangunan global berkelanjutan di tengah guncangan terkini antara kekuatan unipolar Barat dan kekuatan multipolar. Peluang ini bisa disebut internasionalisme 2.0, menyerupai peran Indonesia menggalang aliansi non-blok pada periode awal Perang Dingin 1955-1965.

Mengatasi Dua Paradoks

Upaya Indonesia memimpin dewan HAM PBB didasarkan pada cara berpikir kebijakan Presiden Prabowo mengatasi dua paradoks fundamental, di tingkat nasional dan internasional.

Pertama, di dalam negeri Kementerian HAM sudah terbentuk dan bekerja menegakkan hak asasi dalam penyelenggaraan pembangunan Asta Cita. Artinya HAM mencakup spektrum isu ketidakamanan manusia (human insecurity) dan terpenting isu pembangunan manusia (human development).

Pada spektrum isu terakhir, pemberantasan korupsi dan program-program strategis presiden dimaksudkan untuk mengatasi Paradoks Indonesia dalam cengkeraman oligarki. Memberantas akar dehumanisasi yang mereproduksi kemiskinan, kebodohan dan kekurangan gizi.

Kedua, di tingkat internasional Indonesia harus berperan untuk setidaknya menciptakan tekanan dan keseimbangan di dalam paradoks geopolitik superpower. Didukung negara Asia-Pasifik dan tentu juga didukung kekuatan regional di Afrika dan Amerika Latin, terhadirkan peluang strategis bagi Indonesia untuk menggalang aksi multilateral untuk dunia damai dan pembangunan berkelanjutan. 

Kepemimpinan HAM (human rights leadership) menjadi pintu masuk terkini bagi aksi internasionalisme Indonesia. Sebagaimana tekad salah satu prajurit presiden Prabowo, yaitu Menteri HAM, Natalius Pigai dalam pidato hari HAM sedunia ke-77,” Kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, dengan begitu kita bisa mendorong konvesi anti korupsi, lingkungan, pembangunan, demokrasi dan HAM”. Ini adalah tekad membangun peradaban dunia.

Karena itu terbentuknya kementerian HAM dan penegakan hak asasi dalam kebijakan pembangunan memberi basis legitimasi untuk kepemimpinan global Indonesia. Memberantas korupsi dan disrupsi ekonomi rente dalam negeri sejalan dengan komitmen multilateralisme Indonesia untuk menegakkan piagam PBB 1945 dan DUHAM 1948 terkait terciptanya tata dunia adil, setara serta pengakuan universal atas hak asasi manusia lintas negara, suku, ras dan agama.

Dengan adanya transformasi paradigma kebijakan, semakin nyata bahwa pendekatan realisme yang digunakan Presiden Prabwo setahun lebih dimaksudkan untuk membuka jalan bagi kepemimpinan global ini. Dalam forum internasional, Presiden secara konsisten menegaskan tentang paradoks indonesia dan paradoks dunia sekaligus. Pendekatan tersebut memahami dan menghargai kepentingan nasional tiap negara berdaulat. Diharapkan dengan kepemimpinan HAM global, realisme geopolitik Indonesia bergerak menuju multilateralisme penegakan HAM yang mensyaratkan kecakapan diplomasi, kejelasan norma dan ketegasan eksekusi.

Membaca Peluang

Peluang Indonesia mengembang kepemimpinan HAM internasional sangat besar baik disebabkan aksi diplomasi Polugri maupun disebabkan kondisi terkini geopolitik kawasan dan dunia. Peran ini kemungkinan besar diterima kekuatan superpower pemegang veto di Dewan Keamanan.

Alasan pertama, kekuatan superpower memandang Indonesia sebagai simpul negara-negara Global South yang tidak tersandera aliansi keamanan superpower. Indonesia bukanlah negara antagonis dalam seteru geo-sekuriti dan geo-ekonomi. Alasan kedua, dalam kondisi negosiasi tanpa resolusi di antara kelima pemegang veto, Indonesia jadi tumpuan harapan setidaknya bisa memastikan bahwa PBB masih efektif di luar kebuntuan Dewan Keamanan.

Sementara bagi negara-negara Global South, kepemimpinan internasional Indonesia memiliki akar sejarah dekolonisasi pada periode formatif negara-negara poskolonial di Asia dan Afrika serta sejalan dengan semangat anti-imperialisme di Amerika Latin. Indonesia adalah pemimpin historis melalui Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok.

Selama lima tahun terakhir, negara-negara Global South semakin gencar menyerukan reformasi PBB khususnya Dewan Keamanan. Hal ini terkait karena perang dan genosida yang tak terkondisikan oleh perang proksi superpower.

Di Asia Timur Indonesia adalah kekuatan penentu keseimbangan superpower, sebagai pemimpin alamiah ASEAN di tengah perilaku Filipina dan Jepang sebagai proksi kekuatan unipolar. Dengan kata lain, di tengah seteru geopolitik superpower saat ini, Indonesia adalah pilihan yang masuk akal dan tak terelakkan.

Membaca Tantangan

Mengingat isu HAM adalah perkara paling sensitif, Indonesia harus mengantisipasi sejumlah tantangan berikut.

Pertama, sikap asertif dari kekuatan unipolar Barat dipastikan tidak berubah dan berpotensi menekan Indonesia atau sebisa mungkin membuat dewan HAM PBB tidak efektif. Isu genosida Palestina, krisis Taiwan, dan perang Ukraina menjadi bahan berdebat dan bertengkar tiada akhir untuk mengalihkan perhatian dari akar masalah perang dan dehumanisasi.

Kedua, kekuatan multipolar yang tergabung dalam BRICS+ sangat mengandalkan ketegasan dan terobosan peran Indonesia yang tentu saja bisa menjadi beban berat jika dewan ini terus dijadikan last resort dari kebuntuan dewan keamanan baik dari segi produksi resolusi maupun implementasi.

Ketiga, stabilitas ekonomi dan politik Indonesia berpotensi diganggu kekuatan superpower yang terancam atau terganggu oleh ketegasan sikap dan aksi Indonesia memimpin dewan HAM.

Sebagai Presiden HAM PBB tentu Presiden Prabowo tidak terlalu sulit untuk menjalankan agenda geopolitik karena ia memiliki dua prajurit ,yaitu menteri luar negeri, Sugiono dan menteri HAM, Natalius Pigai yang memiliki kapasitas dalam membantu menyusun dan menganalisa isu- isu yang mendalam dan akurat terhadap dinamika geopolitik, geo-sekuriti dan geo-ekonomi global. 

Diplomasi polugri tentu harus cakap dan lincah menggabungkan nasionalisme dan internasionalisme dalam promosi dan advokasi HAM. Tentu dituntun prinsip pengakuan kedaulatan negara dan martabat manusia dalam menciptakan tata dunia damai. Mengutip perkataan Presiden Prabowo sendiri “a thousand friends are too few, one enemy is too many" -seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.

*) Staf Khusus Menteri HAM