Dirjen Pemasyarakatan "Bargain" Minta Tambahan Anggaran Lapas

Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami memanfaat­kan permintaan itu sebagai nilai tawar untuk mendapat tambahan anggaran lapas. Novanto diang­gap masih memiliki pengaruh dalam pembahasan anggaran di DPR.

Pada sidang perkara mantan Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen di Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin, jaksa KPK memperdengarkan rekaman percakapan dengan Utami.

Wahid melapor kepada Utami mengenai Novanto yang me­minta izin mendirikan gazebo pribadi. "Tapi belum dikasihin gazebo? Jangan dulu lho," perintah Sri.

"Belum," jawab Wahid.

"Biarin aja. Biar kita punya bargaining position (Utami sam­bil tertawa). Oke sukses selalu. Salam buat teman-teman ya," Utami menutup percakapan.

Jaksa Trimulyono Hendradi kemudian mencecar Utami men­genai pemberian fasilitas ga­zebo yang dianggap menyalahi aturan. "Tadi enggak mendengar larangan. Saksi tadi menyampai­kan jangan dulu."

Utami berdalih menangguhkan permintaan itu karena Novanto masih tahap pengenalan ling­kungan sebagai napi baru di Sukamiskin.

Namun saat disinggung mengenai "bargaining position", jawaban Utami jauh panggang dari api. "Sebagai membina dan dibina karena tahu posis­inya beliau. Karena dari awal nggakbisa menegakkan aturan. Takutnya nggak bisa mengikuti aturan kami."

Hakim pun gregetan dengan elakan Utami. Hakim Marsidin Nawawi kembali menyinggung soal permintaan Novanto mem­buat gazebo. "Tidak memohon langsung kepada saya, tapi ke Kalapas. Saya bilang, tahan dulu," jawab Utami.

Hakim Masridin kemudian membacakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Utami saat di KPK. "Di BAP, setelah di­laporkan, Dirjen memerintahkan tahan dulu jadikan (permohonan) itu sebagai bargaining position. Itu bargaining apa?" tanyanya.

Marsidin melanjutkan membacakan isi BAP. "Ternyata Anda katakan di BAP, itu bargaining soal anggaran lapas karena Setya Novanto masih banyak teman-temannya di Senayan (DPR)," bebernya. Utami pun membisu.

Marsidin lantas mempersoal­kan wewenang Dirjen dalam pengawasan lapas dan rutan. Kali ini, Utami menjawab. Kata dia, wewenang operasional ada di kepala lapas. Kepala lapas bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. "Tapi kami juga punya fungsi pembinaan dan pengawasan," kata Utami.

Masridin pun mendapat "pe­luru" untuk mengkritik Utami. "Nah pembinaan dan pengawasan ini yang jadi permasalahan. Rakyat Indonesia tahu ada fasilitas lapas yang mewah. Artalyta Suryani misalnya, fasilitas di kamarnya begitu mewah sekali. Apakah Dirjen Pas (Pemasyarakatan) ini tidak pernah melakukan pembinaan?"

Utami berdalih baru jadi Dirjen pada Mei 2018. Sebelumnya Sekretaris Ditjen Pemasyakatan. Ia mengakui tak pernah tahu kondisi Sukamiskin.

Menurutnya, operasi tangkap tangan KPK terhadap Wahid menjadi momen untuk bersih-bersih lapas dan rutan.

Jawaban ini memicu Masridin naik pitam.

"Artinya Anda menunggu OTT dulu untuk bersih-bersih setelah semua mendengar soal hingar-bingar lapas," geramnya. Lagi-lagi Utami membisu.

Menangis Dicecar Hakim

Masridin juga mencecar soal pemberian tas Luis Vuitton dari terpidana Fahmi Darmawansyah. Fahmi memberikan tas mewah kepada Hendry Rahmat, sopir Wahid. Hendry meneruskan ke Mulyana, sopir Utami.

"Saksi Mulyana mengatakan, dia dilarang Ibu Dirjen menerima barang apapun. Tapi Mulyana ini malah menerima tas itu dengan alasan tidak enak sama pemberi dan menyimpannya di pantry tanpa memberitahukannya kepada Ibu. Tapi tiba-tiba saja, ba­rang yang dititipkan diserahkan ke KPK. Menurut Ibu apakah dia (Mulyana) jujur?" tanya Marsidin.

Lagi-lagi Utami tak bisa menjawab. Ia mulai menangis. Marsidin berhenti mencecar.

Dalam perkara ini, mantan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen didakwa melakukan korupsi. Ia memberikan fasili­tas mewah kepada narapidana Fahmi Darmawansyah, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dan Fuad Amin Imron.

Berupa TV kabel, AC, kulkas kecil, tempat tidur springbed, furnitur dan dekorasi interior High Pressure Laminated (HPL). Napi juga diperbolehkan meng­gunakan telepon genggam.

Tak hanya itu, Wahid mem­perbolehkan Fahmi membuka usaha "bilik asmara" yang ke­mudian disewakan kepada napi lain untuk menyalurkan hasrat seksual. Tarifnya Rp 650 ribu sekali pakai.

Wahid juga memperbolehkan napi keluar Sukamiskin dengan dalih untuk berobat. Padahal, set­elah keluar lapas napi menginap di rumah pribadi. Bahkan berkencan di hotel dengan seorang artis.

Sebagai imbalannya, napi memberikan uang, mobil dan barang bermerek kepada Wahid. Wawan memberikan uang Rp 63,9 juta. Fuad Amin Imron Rp 71 juta. Sedangkan Fahmi memberikan mobil Mitsubishi Triton seharga Rp 427 juta, sepatu boot, sandal Kenzo, tas Louis Vuitton, dan uang Rp 39,5 juta. ***