Idrus: Emang Gue Yang Ambil?

Idrus dan Eni menjadi tersang­ka kasus suap proyek pembang­kit listrik tenaga uap (PLTU) Mulut Tambang Riau 1.

Sebelum masuk ke gedung KPK, Idrus meladeni pertanyaan soal pemeriksaan dirinya. "Saya saksi untuk Eni," ujarnya.

Nada bicara Idrus seketika meninggi saat disinggung soal sebagian uang suap dipakai membiayai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar tahun 2017.

"Kok saya yang ditanya ini? Emangnya gue yang ambil?" Idrus ketus. Mantan Menteri Sosial itu enggan menjawab pertanyaan lagi.

Sebelumnya, Eni membe­berkan ada uang Rp2 miliar untuk Munaslub Partai Golkar akhir Desember 2017. Asalnya dari Johannes B Kotjo, pemi­lik saham Blackgold Natural Resources.

Kotjo meminta tolong Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto untuk mendapatkan proyek PLTU Riau 1900 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Setnov memerintahkan Eni mengurusnya. Eni dijanjikanda­pat 1,5 juta dolar AS. Belakangan, Setnov ditahan KPK karena ka­sus korupsi proyek e-KTP.

Idrus ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar. Eni mengupayakan agar bos ba­runya kebagian 'rezeki' proyek PLTU. Rezeki bakal dibagi rata bertiga: Idrus, Eni dan Dirut PLN Sofyan Basyir.

Eni dan Idrus lalu menemui Kotjo. Idrus meminta Kotjo membantu Munaslub. Eni ben­dahara kegiatan itu. Kotjo meng­gelontorkan Rp2 miliar.

Jumlah yang sama dikucur­kan untuk kampanye pilkada Temanggung. Suami Eni, Al Khadziq mencalonkan diri se­bagai bupati.

Eni meminta lagi Rp 10 miliar untuk kampanye suaminya. Kali ini, Kotjo enggan memberi. "Cash flow lagi seret," dalihnya.

Idrus turun tangan mengirim pesan WhatsApp ke Kotjo. Pesannya: "Maaf bang, dinda butuh bantuan untuk keme­nangan Bang, sangat berharga bantuan Bang Koco..Tks sebe­lumnya."

Kotjo bersedia memberi Rp 250 juta. Terakhir, Kotjo menyerahkan Rp 500 juta. Total yang diberikan ke Eni Rp 4,75 miliar.

Usai bersaksi untuk perkara Eni, Idrus kembali ditanya awak media soal duit-duit dari Kotjo. "Biarlah Bu Eni yang jelasin karena dari keseluruhan itu kan Bu Eni yang tahu," elaknya.

Begitu pula ketika disinggung lagi soal duit untuk Munaslub. "Biarkanlah Bu Eni yang jela­sin. Kalau saya yang men­jelaskan nanti malah bias," kilahnya.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, pemeriksaan Idrus untuk menggali soal pener­imaan uang. "Informasi tentang itu sedang kami tindak lanjuti," ujarnya.

Kesaksian Fayakhun 'Gigit' Novanto Dan Yorrys
Sidang Kasus Suap Proyek Bakamla

Mantan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi men­jalani sidang pemeriksaan ter­dakwa kasus suap proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kesaksiannya 'menggigit' eks petinggi Golkar hingga koleg­anya di Komisi Pertahanan.

Setya Novanto, Idrus Marham, hingga Yorrys Raweyai disebut kecipratan duit proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla). Adapun TB Hasanuddin, mantanWakil Ketua Komisi I DPR, disebut orang yang memintanya 'mengawal' proyek Bakamla.

Awalnya, Fayakhun curhat ke temannya, Erwin Arief, Managing Director Rohde & Schwarz Indonesia soal kondisi Golkar yang bergejolak. Erwin mengojok-ojok Fayakhun ambil peran agar dapat posisi.

"Kun lo harus maju." Erwin berjanji menyokong.

Kesempatan itu tiba. Golkar menggelar Munas pada Mei 2016 untuk memilih ketua umum. Fayakhun terlibat. "Saya bilang, 'Win, ini kebetulan akan ada Munas bulan Mei dan saya jadi Panitia Munas. Kalau rencana kamu supaya saya jadi salah satu ketua DPP untuk bantu-bantu Munas, saat ini timing-nya, Munas 18,19, 20 Mei di Bali'," kata Fayakhun.

Erwin menawarkan cara men­cari modal politik: main proyek Bakamla. Fayakhun bisa dapatkomisi 1 persen. Erwin lalu mengenalkan dengan Fahmi Darmawansyah, yang berminat menggarap proyek satellite monitoring dan drone Bakamla.

Dihitung-hitung, Fayakhun bakal meraup Rp 12 miliar. "Komisi 1 persen itu dari Erwin yang ingin karier politik saya maju. Erwin memang mengaku uang tersebut diperolehnya dari Fahmi," katanya.

Komisi Ilalu melakukan kunjungan kerja ke Bakamla. TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi Isaat itu, memperkenal­kan Fayakhun dengan Ali Fahmi alias Fahmi Alhabsyi. Ia staf khusus Kepala Bakamla.

"Saya diminta tolong Pak TB agar Golkar turut membantu me­nyetujui penambahan anggaran Bakamla," ungkap Fayakhun yang juga duduk di Badan Anggaran DPR. Selanjutnya, Fayakhun disuruh berkoordinasi dengan Ali Fahmi.

Supaya anggaran gol, Fayakhun menghadap Setya Novanto, Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua DPR. Yang mengejutkan, Setnov sudah tahu sebelum Fayakhun bicara.

"Itu yang mau kerja Fahmi," sebut Setnov.

"Bapak tahu dari mana?" Fayakhun heran. "Saya pernahngomong sama dia," kata Setnov.

Setnov menyuruh menanya­kan ke Fahmi Darmawansyah soal komitmen fee 6 persen yang pernah dijanjikan. Fahmi bilang, sudah beres. Uang diserahkan ke Ali Fahmi.

Fayakhun lapor ke Setnov. Ia kaget. "Kan kamu temannya Fahmi Darmawansyah kok dia selesaikan ke orang lain," Setnov ketus.

Untuk menjelaskan persoalan, Fayakhun memboyong Fahmi menghadap Setnov. "Kamu sudah lunas? Ke siapa?" cecar Setnov ke Fahmi. "Habsyi," sebut Fahmi.

Meski begitu, Fayakhun tetap dapat jatah fee 1 persen sepertiyang dijanjikan. Jumlahnya Rp 12 miliar. Ia membagi 500 ribu dolar Singapura buat Setnov. Dititipkan ke Irvanto Hendra Pambudi, ke­ponakan Setnov. Irvanto tanya, "Mas ini uang apa?" Saya bilang, "Itu untuk Pak Nov."

Fayakhun sudah menyerah­kan daftar penerima aliran dana proyek Bakamla ke KPK. Di antaranya, ada nama Sekjen Golkar saat itu, Idrus Marham dan politisi senior Yorrys Raweyai.

"Mereka ada yang mengakui menerima uang, tetapi tidak mau mengembalikan. Kecuali Yorrys Raweyai dan Idrus Marham, tidak mengakui menerima uang," sebutnya. Fayakhun te­lah mengembalikan Rp 2 miliar ke KPK. ***