"Pengusaha pribumi harus tumbuh dan berdaya saing. Ini adalah affirmative action untuk mengurangi kesenjangan," demikian salah satu usulan yang disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kepada Presiden Joko Widodo dalam silaturrahmi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/3).
Usulan lain yang disampaikan adalah mengembalikan fungsi Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) di pasaran.
"Dari Bulog lalu didistribusikan ke koperasi-koperasi di daerah. Selanjutnya diberikan pada pedagang-pedagang pribumi di kecamatan, kabupaten sampai provinsi," jelas Zulkifli.
Upaya distribusi pada koperasi di daerah adalah untuk mencegah rent seeking dan merangsang munculnya pengusaha pengusaha pribumi baru.
Zulkifli juga menyinggung peran lembaga keuangan untuk mengurangi kesenjangan. Dia mengusulkan agar lembaga keuangan bank atau non bank mempermudah akses permodalan, sekaligus memberikan pelatihan bagi pengusaha di tingkat lokal.
"Akses permodalan dari bank untuk pengusaha pribumi harus dipermudah. Kebijakan kemudahan modal ini bisa diimbangi dengan pelatihan untuk meningkatkan skill dan kapastitas SDM pengusaha pribumi," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli juga mengusulkan kebijakan redistribusi lahan untuk rakyat melalui revisi UU Agraria.
"Kepemilikan tanah penting bagi rakyat untuk berdaya dan produktif. Saya yakin kebijakan redistribusi lahan ini dapat mengurangi kesenjangan secara signifikan," imbuhnya.
[wah]
Dalam upaya mengurangi kesenjangan di masyarakat harus dimulai dari komitmen untuk mendahulukan pengusaha-pengusaha pribumi dalam berbagai proyek tingkat pusat maupun daerah. 
BERITA TERKAIT: