MPR RI Jangan Abaikan Media Sosial

Kampanye Empat Pilar yang monoton dan terlalu konvensional jadi salah satu evaluasi paling menonjol dalam pertemuan antara pihak Sekretariat MPR RI dan 24 orang perwakilan media massa (elektronik maupun cetak) dalam Media Expert Meeting di Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Bangka Belitung, Kamis siang (15/12).

Dari pihak MPR hadir Sekretris Jenderal MPR RI, Ma’ruf Cahyono; Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Lembaga dan Layanan Informasi, Rharas Esthining: dan Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Layanan Informasi, Budi Muliawan.

Dalam pertemuan itu disebutkan, sosialisasi materi Empat Pilar dan pendalaman materi konstitusi serta ketatanegaraan RI yang lebih kreatif melalui media sosial menjadi salah satu "pekerjaan rumah" yang harus dilakukan MPR RI.

Sejauh ini, media sosial bisa dianggap sebagai "pilar ke-5" demokrasi di Indonesia, setelah eksekutif, yudikatif, legislatif dan pers (media mainstream). Media sosial seperti Facebook, Twitter atau Instagram yang mendunia, dianggap penting karena mampu mempengaruhi pikiran dan pengambilan keputusan oleh masyarakat terhadap isu-isu nasional.

Hanya saja, MPR RI harus membuat materi tayangan yang lebih ringan, mudah diterima masyarakat dan tidak membosankan. Akun-akun resmi media sosial yang sudah dimiliki MPR RI harus dikelola lebih profesional dan inovatif.

Selain soal Medsos, peserta Media Expert Meeting juga menyoroti materi sosialisasi yang seringkali monoton karena bersifat pengulangan. Para peserta juga sepakat MPR RI membutuhkan duta atau juru bicara dari kalangan tokoh masyarakat untuk mengisi ruang yang tidak bisa dimanfaatkan oleh para politikus MPR RI.

Menanggapi banyaknya masukan, Ma'ruf Cahyono mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada para jurnalis yang memberi kritik sekaligus masukan positif bagi tugas kesekjenan MPR RI. Masukan dari media massa akan dijadikan panduan strategi publikasi ke depan.

"Yang diinginkan MPR adalah kegiatan sosialisasi beserta isinya didengar dan diketahui masyarakat hingga di akar rumput sehingga masyarakat paham dan bisa melaksanakannya,” kata Ma’ruf. [ian]