"Wemakin banyak warganegara Indonesia yang mengikuti paham radikal karena negara tidak mempunyai daya tangkal yang kuat dalam menjaga keutuhan pemahaman Pancasila dan wilayah NKRI," kata anggota Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yanuar Prihatin, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 9/7).
Menurut Yanuar, strategi teritorial sudah harus ditegakkan. Dan penting bagi DPR segera merumuskan UU di bidang oertahanan dan keamanan terutama aparat diberi penambahan lebih terkait dengan penangkalan terorisme.
Yanuar menilai saat ini aparat keamanan tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk pencegahan optimal. Dirinya mengambil contoh tentang adanya nilai positif dalam UU subversif jaman Orde baru. Baginya saat itu tidak ada individu dan organisasi anti Pancasila berkembang.
"Sekarang tidak ada UU yang melindungi warganegara dan wilayah NKRI. Sehingga perlu segera merumuskan ulang UU strategi keamanan dan ketahanan mencegah munculnya terorisme dan gerakan yang melanggar HAM," tegasnya.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
. Kasus pemboman di Mapolresta Surakarta menunjukkan kemampuan ketahanan Indonesia ternyata lemah. Kejadian pemboman ini bukanlah pertama kali yang seharusnya dapat dicegah oleh pemerintah. 
BERITA TERKAIT: