Demikian disampaikan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. Siti melihat, proses Munaslub kali ini sudah berjalan baik dengan berbagai upaya perbaikan sistem pemilihan. Misalnya, dengan sosialisasi calon ketua umum dan ublik bisa menyaksikan kampanye itu melalui siaran televisi swasta.
Namun, Siti menekankan, semua kesan baik itu akan hilang apabila ketua umum yang terpilih tidaklah tepat. Menurutnya, ada empat syarat ketua umum Golkar yang baik. Yaitu lulus integritas; memiliki kompetensi atau
track record baik terkait dengan posisinya sebagai calon ketua umum; berapasitas dan mampu mengeksekusi program; serta memiliki manajerial dan kepemimpinan yang mengayomi rakyat.
"Persyaratan nomor satu, yakni lulus integritas, tidak bisa ditawar-tawar. Karena poin ini sangat menentukan khususnya menyangkut
public trust atau kepercayaan publik terhadap partai.
Public trust akan berpengaruh terhadap legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap Golkar," kata Siti beberapa saat lalu (Sabtu, 14/5).
Kata Siti lagi, bahwa orang-orang Golkar sedang berupaya menghadirkan budaya politik baru dengan penyampaian visi misi program calon ketua umum secara terbuka sehingga semua mata bisa menyaksikan. Tradisi politik baru ini bisa positif ketika munaslub mampu memunculkan ketua umum yang terbaik diantara kandidat yang ada.
"Artinya, kepercayaan publik akan utuh ke Golkar kalau ketua umum yang terpilih nantinya adalah yang trusted dan tidak menimbulkan kontroversi," demikian Siti.
[ysa]
. Untuk memperbaiki diri, tak cukup bagi Partai Golkar dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan cara modern dan transparan. Hal lain yang lebih penting adalah Golkar sanggup meyakinkan publik bahwa partai ini benar-benar telah memperbaiki diri, dengan salah satunya memilih ketua umum yang bebas dari persoalan. 
BERITA TERKAIT: