"Jika memang rekening keluarganya terbukti terkait dengan kegiatan illegal, maka tidak ada salahnya JK mulai berpikir untuk mengundurkan diri saja. Itu akan lebih mengesankan JK sebagai negarawan sejati daripada nanti ada desakan pengunduran diri sebagaimana yang terjadi di luar negeri," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, kepada redaksi (Kamis, 7/4).
Sya'roni mengingatkan gelombang Panama Papers sudah banyak menggusur nama-nama penting dari jabatannya, seperti Perdana Menteri (PM) Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Pejabat senior FIFA Juan Pedro Damiani, dan Kepala organisasi antikorupsi Transparency International cabang Cile Gonzalo Delaveu.
‎
Dia mengatakan, memang bukan nama JK yang tercantum dalam dokumen Panama Papers, tetapi gara-gara ulah keluarga nama JK dikait-kaitkan. Keluarga JK yang muncul dalam bocoran Panama Papers bersama sejumlah tokoh Indonesia lainnya adalah Solihin Kalla (anak), Ahmad Kala (adik), Aksa Mahmud (adik ipar) dan Erwin Aksa (keponakan).
Apalagi, lanjut Sya'roni, bukan kali ini saja keluarga Wapres JK diberitakan terkait dengan kegiatan kontroversial. Sebelumnya keluarga Wapres juga diberitakan bertemu dengan mantan bos Freeport James Moffet, dimana waktu itu sedang heboh kasus lobby perpanjangan kontrak Freeport.
Sya'roni menilai munculnya dokumen Panama Papers bisa menstigmakan label hitam kepada pemiliknya. Kalau rekening atas nama pengusaha maka pengusahanya disebut pengusaha hitam. Kalau rekening atas nama penguasa maka dia disebut penguasa hitam. Kalau nama yang sekedar terseret itu namanya jadi kambing hitam.
"Oleh karena itu, Wapres JK jangan sampai jadi kambing hitam hanya gara-gara terseret nama keluarganya yang terpampang dalam dokumen tersebut. Jangan sampai nama besar dan integritas yang sudah susah payah dibangun oleh JK terkikis pelan-pelan oleh ulah keluarganya," katanya.
Bila enggan mengundurkan diri dan masih ingin membaktikan diri sebagai Wapres, Sya'roni menyarankan sebaiknya JK segera meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Dan bahkan, akan lebih luar biasa jika JK juga berinisiatif menyerahkan seluruh aset para keluarga yang tercantum dalam dokumen Panama Papers untuk bangsa dan rakyat Indonesia.
"Ini mungkin bisa menjadi penebus (JK) untuk membersihkan nama keluarga," demikian Sya'roni.
[dem]
Wakil Presiden Jusuf Kalla harus segera mengklarifikasi keberadaan nama-nama keluarga besarnya dalam dokumen Panama Papers. Sebab diduga kuat rekening yang diungkap dokumen Panama Pepers ‎terkait dengan penggelapan pajak, pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya. 
BERITA TERKAIT: