Hari ini, Selasa (22/3), ribuan sopir angkutan umum "konvensional" berunjuk rasa ke gedung DPR dan Istana Negara, menuntut Pemerintah menutup transportasi "online" karena dinilai melanggar UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan persoalannya bukan pada moda transportasi yang cuma mengedepankan tarif yang murah dan mudah diakses melalui jaringan internet. Tapi, yang terpenting dalam moda transportasi adalah pelayanan transportasi yang berbasis safety transportation bagi masyarakat.
Arief mengingatkan jangan sampai aksi ini berujung pada kerusuhan akibat "kebodohan" Pemerintah.
"Pemerintah sengaja mengadu domba para sopir angkutan umum dengan angkutan berbasis online," tukas Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN Bersatu.
Pekan lalu, sopir "konvensional" sudah berunjuk rasa agar Pemerintah menutup transportasi online. Mereka menuding transportasi online adalah ilegal karena tidak mengantongi izin. Menanggapi tuntunan para demonstrans, pemerintah berjanji akan mengkajinya dan memutuskannya segera.
[rus]
Kehadiran transportasi berbasis aplikasi seperti Uber Taxi, Grab dan GoJek tidak akan ditolak jika patuh terhadap peraturan. 
BERITA TERKAIT: