Boleh Aja PNS Dipensiundinikan, Asal Dapat Pesangon Yang Layak

 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, beberapa waktu lalu menyampaikan rencana memberlakukan pensiun diri terhadap sekitar 1 juta PNS.

Rencana ini kembali ditegaskan Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM KemenPAN-RB Bambang Dayanto Sumarsono.

Bambang menjelaskan, kemente­riannya sedang menyiapkan daftar PNS yang akan diberikan kompen­sasi pensiun dini.

"PNS yang kena rasionalisasi akan diberi pesangon. Kami men­gusulkan pemberian pesangon sekaligus dan tidak dicicil, agar bisa dimanfaatkan untuk modal usaha dan lain-lain. Tapi keputusan akhir oleh Kementerian Keuangan, karena mereka paling tahu apakah dana cukup atau tidak," ujar Bambang dilansir media online, Minggu (6/3).

Dia menjelaskan, PNS yang akan dirumahkan rata-rata telah meng­abdi 10 tahun ke atas. "Rasionalisasi berupa pensiun dini juga diberlaku­kan untuk PNS yang pengabdiannya minimal 10 tahun," jelasnya.

Dia menambahkan, jumlah PNS yang akan dipensiundinikan men­capai 1,37 juta orang. Ketika dipen­siunkan, mereka akan menerima uang pesangon berjumlah besar. Diharapkan dana itu bisa dijadikan modal usaha ketika tidak lagi men­jadi abdi negara.

Nah, netizen menyikapi rencana ini pro dan kontra. Di antaranya, pengguna Twitter dengan akun @ Suleman_eman mendukung. "Bagus nih, sebab SDM muda, produktif dan inovatif, terdidik harus diberi peluang. Juga supaya revolusi PNS menjadi lebih baik," cuitnya.

Akun @arsyad_amran men­yarankan, usia pensiun semua PNS dipercepat. "Saat ini usia pensiun PNS umum 55 tahun & PNS guru 60 tahun. Memang lebih baik usia pensiun semua PNS dijadikan 50 tahun saja," sarannya.

Akun @Andremanico jmenyam­paikan saran senada. "Kalau PNS sudah nggak produktif dan sudah berusia 52 tahun, ya dipensiun saja, diganti orang muda," usulnya.

Akun @SiswantaraRtidak mem­permasalah pemerintah merumah­kan para PNS berijazah SMA ke bawah. Asalkan, mereka mendapat hak pensiun sesuai aturan.

"Asal pemerintah atau walikota menjamin kehidupan mereka dan keluarganya dengan penghitungan hak yang real," cuitnya.

Netizen pengguna jejaring sosia Kaskus juga ramai membicarakan masalah ini. Di antaranya, peng­guna akun Cecep mengaku tidak setuju cuma PNS berijazah SMA yang dirumahkan. "Belum tentu yang berpendidikan tinggi sekarang lebih pintar dibanding PNS lulusan SMA dahulu. Lihat saja perilaku remajanya, semoga bisa memper­timbangkan," katanya.

Akun Budiamin menilai, ren­cana mempensiundinikan tidaklah efektif. Karena menurut dia, level pendidikan PNS bukan jaminan profesionalitas.

"Semakin aneh pengelolaan neg­ara ini, PNS yang telah bekerja 10 tahun itu sudah tentu profesionalitas mereka dapat diuji, dibanding­kan PNS baru bergelar sarjana. Bukankah kita butuh profesionalitas. Tingkat pendidikan bukan ukuran profesionalisme. Lihat saja Menteri KKP, Siti Pudjiastuti," jelasnya.

Akun ponco juga menyampaikan hal senada. "Apa sudah pasti lulu­san sarjana lebih bagus dibanding lulusan SMA? Apalagi sekarang banyak 'sarjana tembakan'. Sarjana ra mudeng opo opo yo okeh contoh paling dekat di kantorku wae, yang cuma lulusan SMA nggak kalah sama yang sarjana. Bahkan sarjana banyak yang kalah sama cuma lulu­san SMA," tulisnya.

Akun yohanessosa menyarankan pemerintah mengkaji ulang rencana itu. Apalagi di banyak daerah, may­oritas PNS lulusan SMA.

Pengguna Kaskus lain yang setuju, misalnya, akun gareng, mengatakan, rencana itu merupakan langkah efisiensi. "Untuk efisiensi memang bagus ini rencana. Harus didata dengan baik. Sehingga benar-benar untuk meningkatkan profesionalitas PNS," katanya.

Akun mulyadi menambahkan, pensiun dini merupakan salah satu cara menghemat anggaran negara. Namun, harus dipilah-pilah lulu­san SMA yang dipensiundinikan. "Pensiun dini dapat mengurangi be­ban anggaran negara. Tentu pelayan akan semakin baik," harapnya.

Wakil Komisi II DPRWahidin Halim mengkritisi rencana ini. Apalagi kementerian yang dipimpin Yuddy selama ini dinilai rajin berpo­lemik, sedikit realisasi.

"Terlalu banyak wacana yang belum terealisasi, sehingga menim­bulkan banyak polemik. Masalah tenaga honorer kategori dua (K2) saja belum selesai, ini sudah main pangkas (pensiun dini)," sesal Wahidin.

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, Undang Undang Apatur Sipil Negara sudah mengatur pengangkatan dan pemberhentian PNS. Sehingga, KemenPAN-RB tidak bisa seenaknya melakukan pensiun dini.

"Kan ada aturanya, jangan asal main pecat aja. Kan ada Undang Undang ASN, jadi jangan seenaknya berteriak dipecat," warning Wahidin.

Wahidin juga menyayangkan sikap KemenPAN-RB yang tidak membahas rencana pensiun dini PNS dengan Komisi II DPR. Pihaknya berencana segara memang­gil Menteri Yuddy untuk membahas polemik ini.

Sebelumnya, Menteri Yuddy Chrisnandi menjelaskan, tujuan rasionalisasi PNS, antara lain, men­gurangi pegawai, memberikan ruang untuk merekrut SDM yang lebih berkualitas dan kompetitif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rencana pensiun diri PNS um­umnya terhadap PNS berpendidikan SMA, SMP, dan SD. Jumlah PNS yang direncanakan dirumahkan mencapai 1,37 juta orang. Program ini akan dilakukan secara bertahap selama empat tahun, sehingga pada 2019 jumlah PNS menjadi 3,5 juta, dari sekarang berjumlah 4,517 juta orang. ***