Analis Politik dan HAM Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, mengatakan, keputusan Ahok tersebut bukti elektabilitas partai politik nyungsep alias merosot.
"Ini adalah satu bukti elektabilitas partai politik mulai berkurang," ujar Andy kepada redaksi, Selasa (8/3).
Dukungan kartu tanda penduduk (KTP) yang sudah melebihi 700 ribu oleh 'Teman Ahok' merupakan indikasi turunnya kepercayaan masyarakat khususnya warga DKI terhadap parpol.
Menurut Andy, sudah saatnya parpol intropeksi secara besar-besaran terhadap platform dan performance dari wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, yang dalam kurun waktu belakangan ini tingkat perfomance, produktivitas dan kualitas anggota parlemen, khususnya DPRD DKI terkesan jalan di tempat.
"Fraksi yang ada di DPRD lebih menyuarakan kepentingan pribadi dan kelompok dibanding kepentingan rakyat. Fungsi kontrol yang dijalankan oleh anggota DPRD DKI terkesan hanya menunjukkan ketidaksukaan secara personal terhadap Ahok yang seringkali melewati batas etika politik," ungkapnya.
Andy menambahkan, parpol di Jakarta terkesan sudah kehilangan figur yang dapat dimajukan sebagai calon gubernur, stok kader parpol kurang tersedia dan memadai untuk maju menjadi cagub.
"Saatnya parpol di Jakarta melakukan intrpeksi dan konsolidasi untuk menemukan dan memajukan kadernya untuk bertanding dengan Ahok," tukasnya.
[rus]
. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah memutuskan mengikuti kemauan 'Teman Ahok' untuk maju lewat jalur independen dan berpasangan dengan Heru Budi Hartono di Pilkada DKI 2017. Heru adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta. 
BERITA TERKAIT: