Hari ini, Rizal mengumpulkan ke-13 K/L tersebut untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan yang selama ini tidak kunjung selesai, apalagi proyek tersebut merupakan proyek Pemkot Bandung.
Sehingga Pemkot terkesan susah membujuk para K/L agar menyerahkan bangunan dan lahan mereka demi pembangunan jalan tol dan flyover di kota Bandung.
"Syukurlah, hari ini selesai persoalan pembebasan lahan, " kata Rizal Ramli usai memimpin rapat koordinasi pembangunan jalan tol dalam Kota Bandung dan flyover dengan 13 Kementerian terkait dan Pemkot Bandung, Senin, (7/3).
Rizal mengatakan, memang sulit bagi Pemkot Bandung untuk mempengaruhi K/L agar mau menyerahkan aset mereka untuk diganti rugi supaya pembangunan jalan tol berjalan lancar.
"Biasanya kan yang memutuskan persoalan ini pejabat Eselon I Kementerian, susah kalau Pemkot Bandung memanggil mereka," katanya lagi.
Oleh karena itu, Rizal mengakui sebelumnya ditemui Walikota Bandung untuk dimintai bantuan perihal pembebasan lahan milik ke-13 K/L tersebut untuk pembangunan jalan tol Intra Urban Toll Road (BIUTR). Kebanyakan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan tol adalah lahan milik K/L di samping tanah milik rakyat.
Ridwan Kamil kemudian meminta Rizal sebagai Menko untuk mengkoordinasikan supaya pembebasan tanah bisa selesai.
"Persoalannya sudah selesai. Secara prinsip semua sudah sepakat akan menyerahkan tanahnya untuk jalan tol flyover Bandung. Tinggal Pemkot Bandung mengurusi perihal ganti ruginya ke masing-masing kementerian dan lembaga," tandas jebolan ITB ini.
[zul]
Proyek pembangunan tol dan flyover dalam Kota Bandung dipastikan akan berjalan mulus setelah mandek sejak tahun 2011 lalu. Kepastian ini didapat setelah Menko Maritim Rizal Ramli mengumpulkan 13 Kementerian/Lembaga yang lahan dan bangunannya terdampak dari proyek tol tersebut. 
BERITA TERKAIT: