Mungkinkah itu terlaksana?
Politikus senior Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari mengatakan hal itu masih sangat tergantung dengan kinerja panitia pemilihan dan penyelenggara musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Selama panitia menyelenggarakan munaslub secara berkualitas, dipastikan tidak akan ada gugat menggugat dari calon yang kalah.
"Jadi panitia harus menyelenggarakan Munas dengan berkualitas," jelas Hajri saat dihubungi (Kamis, 25/2).
Berkualitas yang dimaksud, kata Hajri, adalah dengan menjauhi
money politic. Terlebih, Ketum Golkar Aburizal Bakrie sudah mengirim surat ke KPK, PPATK dan juga polisi untuk mengawasi jalannya munaslub agar berjalan dengan transparan ada tidak ada politik uang.
Selain itu, calon yang bertarung harus melakukan uji publik dengan cara debat publik di depan DPD I dan DPD II dengan adil. Juga tampil di depan TV untuk menjelaskan program-program caketum yang bersangkutan dan juga program partai.
Sebelumnya Zaki berharap pelaksanaan Munaslub digelar terbuka untuk menghindari politik uang. "Setiap voter dipanggil lalu menyebutkan pilihannya. Dengan dengan begitu lebih fair dan tidak ada politik uang," ucap Ketua DPD Golkar Tangerang ini.
Lebih jauh kata Bupati Tangerang ini, semua calon harus fair, sportif, dan mendukung calon terpilih. "Seharusnya seperti itu seorang kader. Jadi tidak perlu ada pakta integritas. Saya yang muda saja berani bilang, terpilih atau tidak, saya kader Golkar, saya akan dukung siapapun yang terpilih. Begitu juga kalau saya terpilih, semua harus dukung," tandasnya.
[zul]
Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmed Zaki Iskandar berharap Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat ini tidak lagi lagi melahirkan konflik baru. Pasca Munaslub, semua harus bersatu, solid dalam membangun partai dan jangan sampai ada aksi saling gugat. 
BERITA TERKAIT: