"Dengan badan ini, seharusnya semua hal itu bisa dibereskan secepat mungkin. Asalkan badan ini komit untuk tetap fokus destinasi dan memprioritaskan infrastruktur," kata pengamat Kelautan dan Ekonomi Pariwisata, Prof. Arif Satria (Minggu, 10/1).
Dia menjelaskan, bila dasarnya tidak atas kepentingan kawasan destinasi, keberadaan Badan Otoritas tersebut memang tumpang tindih (
overlapp) dengan keberadaan Kementerian Pariwisata.
"Tetapi bila konsennya kepada kawasan destinasi, badan itu saya yakini akan membuat akselesari luar biasa terhadap perkembangan pariwisata kawasan," sambung Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut.
Makanya dia mengingatkan seyogyanya badan itu memprioritaskan kawasan destinasi wisata yang berada di daerah-daerah yang birokrasinya dinilai kurang memiliki kemampuan untuk mengembangkan destinasi wisata dengan cepat.
"Kalau boleh usul, dua kawasan mungkin harus diprioritaskan ditangani badan ini, yakni Raja Ampat dan Komodo. Kalau dikembangkan sungguh-sungguh dan sitematis, Raja Ampat punya peluang besar mengungguli Maladewa (Maldives), " kata dia. Dia yakin badan tersebut akan bisa menjadi katalisator pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah di Indonesia.
Sebelumnya, pada saat 'Rakor Tindak Lanjut Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba' di Toba Samosir, Sumatera Utara, Sabtu (9/1) lalu, Menpar Arief Yahya menjelaskan betapa pentingnya Badan Otorita Pariwisata untuk pariwisata Indonesia. Dia mencontohkan kasus kawasan wisata Danau Toba yang dikelola tujuh kabupaten di sekeliling danau terbesar Indonesia itu. "Bayangkan, satu perusahaan punya tujuh CEO, itu nggak bisa jalan perusahannya," ujar Menpar Arief Yahya.
Badan Otorita Pariwisata sendiri adalah satu badan yang dibentuk Kemenpar, yang berisikan para ahli, pemda dan pemerintah pusat. Badan Otorita Pariwisata inilah yang nantinya memutuskan hal-hal strategis di kawasan pariwisata tersebut. Hal itu dilakukan agar segala urusan pariwisata bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah lewat satu pintu.
"Badan Otorita Pariwisata pun nanti kita serahkan dan harus melalui persetujuan Presiden Jokowi. Ke depan, ada 10 destinasi unggulan yang sedang disiapkan badan otoritanya," ujar Menpar Arief Yahya saat itu. [zul]
Pengembangan pariwisata kerap terbentur birokrasi. Ibarat mesin, tak jarang mesin birokrasi hanya truk kuno bukan bermesin Ferary. Karena itu, keberadaan Badan Otorita Pariwisata yang saat ini diwacanakan Menteri Pariwisata Arief Yahya didukung sebab bisa memecahkan kebekuan perkembangan pariwisata di daerah. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: