Menurut pengamat politik senior AS Hikam urgensi bagi Pemerintahan Jokowi untuk memiliki squad yang peng-pengan tak dapat dipungkiri.
"Mereka ini dianggap bukan saja benar-benar kapabel dan profesional, tetapi juga memiliki loyalitasnya tinggi terhadap beliau, bukan terhadap parpol. Inilah yang saya sebut dengan para pejabat atau menteri yang handal dan hebat, atau yang dalam istilah orang Jawa disebut 'peng-pengan," jelas Hikam (Senin, 28/12).
Dengan lain perkataan, dia menegaskan, Presiden Jokowi harus melakukan proses perubahan dalam squad Kabinet Kerja dengan menambah jumlah personel yang "peng-pengan" dan mengurangi yang "peng-peng" doang.
Karena berbagai rencana strategis dalam bidang-bidang yang menjadi fokus platform politik Pemerintahan Jokowi tak mungkin diwujudkan jika kabinet kerja masih seperti sekarang: squad yang chemistry dan sinerginya lemah.
"Tantangan-tantangan di bidang-bidang ekonomi, energi, pangan, sistem transportasi, dan sumber daya alam masih sangat besar," katanya mengingatkan.
Belum lagi dengan permasalahan penanggulangan korupsi dan keamanan serta ketertiban umum. Sedangkan masa efektif pemerintahan Jokowi yang pertama paling-paling hanya sampai 2017 karena setelah itu semua akan mulai bersiap untuk Pileg dan Pipres pada 2019.
"PJ hanya punya satu pilihan: menambah menteri-menteri Kabinet Kerja yang benar-benar 'peng-pengan', dan menghapus atau mengurangi mereka yang 'peng-peng' doang," tandas Menristek era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini.
Kemarin, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebut ada tiga kriteria yang harus dimiliki menteri yang akan membantu Presiden Jokowi. Pertama, harus memahami Trisakti dan Nawacita. Kedua, harus memiliki keterampilan dalam memimpin. Akan lebih bagus apabila menteri memiliki kompetensi dan kemampuan teknis.
Ketiga, harus memiliki integritas. Karena itu dia menegaskan, tidak boleh ada menteri yang merangkap antara pengusaha dan penguasa atau pengpeng. "Itu (penguasa merangkap pengusaha) merusak Indonesia," tegas Rizal.
[zul]
Beberapa menteri dianggap masih belum mampu mengerek kinerja Pemerintah dan/atau belum mampu menciptakan sinergi yang baik dengan sang Presiden. Karena itu, Presiden Joko Widodo disarankan untuk mengkocok ulang kabinet. 
BERITA TERKAIT: