Demikian disampaikan Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo lewat pesan singkat yang diterima Minggu malam (27/12).
"Kalau presiden merasa perlu melakukan reshuffle, Presiden sendiri harus memberi kepastian agar rencana perombakan kabinet itu tidak menjadi isu yang liar dan berlarut-larut. Kalau isu tentang reshuffle tidak dikendalikan, dia akan merusak kepastian. Para menteri pun tidak akan nyaman bekerja," katanya mengingatkan.
Dalam konteks ini, kata anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, konsistensi Presiden Jokowi diuji. Dalam sidang kabinet baru-baru ini, Presiden berjanji bahwa pemerintahannya akan bekerja lebih cepat dan lebih keras lagi karena tantangan tahun 2016 jauh lebih berat. Presiden juga mendorong para menteri meningkatkan efektivitas pemanfaatan APBN 2016.
"Untuk mewujudkan tujuan itu, suasana di tubuh Kabinet Kerja tentu saja harus kondusif dan kompak. Soliditas kabinet akan sulit terbangun kalau para menteri terus dihantui reshuffle kabinet. Para menteri juga butuh kepastian. Hanya Presiden yang bisa memberi kepastian itu," tegasnya.
Karena itu, Presiden hendaknya sudah memberi kepastian tentang reshuffle kabinet pada awal tahun 2016. Bagaimana pun, untuk merealisasikan APBN 2016, setiap kementerian atau lembaga butuh waktu untuk konsolidasi, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah. Kalau terjadi reshuffle kabinet, proses konsolidasi oleh figur menteri baru tentu tidak mudah.
"Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari kegaduhan. Lebih cepat presiden memberi kepastian tentang reshuffle kabinet akan jauh lebih baik. Sebaliknya, jika presiden tidak segera memberi respons, yang akan terjadi adalah kegaduhan. Masyarakat sudah tidak ingin lagi ada kegaduhan," tandasnya.
[zul]
Demi kepastian, Presiden Joko Widodo harus segera merespons isu reshuffle kabinet jilid II yang mulai dipergunjingkan berbagai kalangan akhir-akhir ini. Kejelasan sikap Presiden sangat penting agar tahun 2016 tidak perlu diawali dengan kegaduhan tentang reshuffle kabinet. 
BERITA TERKAIT: