Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha kepada redaksi, Selasa (22/12).
"Pernyataan JK mengenai pertemuan itu biasa saja karena hal yang wajar mengenai
bussines to bussines, dinilai publik kurang tepat dikarenakan sebagai pejabat publik JK seharusnya membatasi kegiatan bisnisnya, apalagi persoalan Freeport yang membuat Ketua DPR Setya Novanto mundur dari jabatannya," tutur Panji.
Ia menilai, sebagai pejabat publik seharusnya JK patut menjaga integritas sebagai Wapres, karena masyarakat selalu mengawasi dan dapat menilai segala tindakan para pejabat publik, serta dapat memilih mana pejabat publik yang menjunjung integritas atau mana yang melakukan tindakan tercela.
"Atas hal tersebut DPR diminta untuk memanggil Wapres untuk menjelaskan pertemuan keluarganya dengan petinggi Freeport, agar publik mengetahui secara terang dan jelas, apakah pertemuan tersebut memang ada unsur pelangaran etik dan penyalahgunaan kewenangan atau tidak> Ini dilakukan agar publik tidak berasumsi negatif dengan menduga adanya keterlibatan bisnis JK di Freeport," demikian Panji.
[rus]
. Polemik menyusul pertemuan antara keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla, Aksa Mahmud dan Erwin Aksa, dengan petinggi PT. Freeport McMoran Jim Moffett alias Jim Bob trus dihujani kritik. Pertemuan itu dianggap tidak etis. 
BERITA TERKAIT: