Demikian disampaikan Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, terkait Hari Bela Negara yang jatuh 19 Desember 2015 dalam pesan singkatnya sesaat lalu.
"Yang menjadi catatan soal program bela negara yang dilead Kemenhan adalah jika ada pemaksaan warga negara untuk ikut dalam program Bela Negara yang akan dicanangkan pemerintah. Pemaksaan itu berpotensi sebagai pelanggaran HAM," tegasnya.
Di samping itu, Komnas HAM juga mendorong pemerintah untuk menjelaskan pengertian dan urgensi dari program tersebut dan tidak boleh ada unsur paksaan kepada masyarakat untuk mengikutinya.
"Hal lain soal teknis. Kalaupun ada program itu kenapa tidak menggunakan lembaga kementerian yang ada. Dioptimalkan saja. Seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi yang punya infrastruktur mulai dari TK, PAUD sampai Perguruan Tinggi," tegasnya.
"Jadi kalau ada pelatihan dimasukkan ke situ seperti baris berbaris dan apa lagi yang dibutuhkan yang mereka sebut sebagai bela negara. Tanpa buat lembaga lain yang cost-nya juga besar," sambung Manegeri.
Kalau mencermati kecenderungan kewajiban bela negara ala militeristik semacam itu di dunia Internasional saat ini sudah mulai dihapuskan seperti di Amerika.
Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah soal paradigma baru soal bela negara. Bentuk bela negara, di samping dalam bentuk fisik gerakan militer membela kedaulatan negara, juga bela negara dalam hal SDA, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain.
"Kata kuncinya perlu keteladanan para pemimpin, satunya kata dan laku. Bentuk inilah yang paling mendesak. Inilah cara progresif memaknai bela negara," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: