Komunitas Banteng Muda Dukung Kebangkitan Mahasiswa Nasionalis

"Dialog ‎dengan berbagai ormas dan melibatkan pemuda penting dilakukan untuk menghidupkan ajaran Bung Karno yaitu Marhaenisme yang kontekstual dengan kekinian ekonomi kerakyatan," ujar Banyu Biru Djarot, Ketua Umum Komunitas Banteng Muda, saat menjadi pembicara dalam diskusi "Peran pemuda dalam politik, nasionalisme dan ekonomi kerakyatan," di Depok, Sabtu sore (5/12).
‎
Diskusi ini digelar oleh ‎GMNI Komisariat FHUI bekerja sama dengan Komunitas Banteng Muda. Selain Banyu Biru, turut hadir sebagai pembicara: Dimas Oky Nugroho, (pengamat politik yang juga calon Walikota Depok)‎, Bono Budi Priambodo (Dosen Hukum Koperasi dan Administrasi Daerah) serta Yahdi Salampessy (Dosen Ilmu Perundang-Undangan Universitas Indonesia).‎

‎"Komunitas Banteng Muda ingin ikut menularkan ajaran Bung Karno dan hendak mencari bung bung muda dan sarinah sarinah muda yang soekarnois agar berperan aktif dalam politik. KBM mengajak kaum muda untuk memantau proses politik. Seperti yang sedang di depan mata ya pilkada serentak," papar Banyu.

Banyu berharap GMNI bisa mewarnai kehidupan di kampus-kampus. Namun, potensi gesekan harus dihindari. Di Kampus diharapkan terbangun nasionalisme dalam menghadapi terpaan globalisasi saat ini.

‎"Ayo GMNI di seluruh Indonesia bangkit, semangat progresif revolusioner jadikan metodologi aksi," pintanya kepada ratusan audiens mahasiswa yang hadir di diskusi.

Sementara pembicara Dimas Oky yang kebetulan akan ikut berkompetisi di pilkada Depok mengatakan ‎diskusi yang digagas oleh GMNI FHUI ini harus menjadi momentum kebangkitan dan kepedulian kaum muda Kota Depok untuk mewujudkan perubahan di kotanya.

"Bersama para mahasiswa di kampus-kampus di Depok, kita bangun front kebangsaan dan mendorong terwujudnya Kota Depok sebagai ibu kota anak muda kreatif," ucap Dimas Oky.

‎Yahdi Salampessy, Dosen Ilmu Perundang-Undangan Universitas Indonesia mengatakan  sejarah republik adalah sejarah kaum muda.

"Oleh karena itu peran pemuda sangat penting dalam mengawal demokrasi materil seperti pembentukan kajian hukum yang dapat di berikan ke pemerintah sebagai sumber penyusunan peraturan perundan-undangan," ucap Yahdi. [ysa]