Pansus Minta BPK Dalami Keterlibatan Asing Di Pelindo II

Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka mengatakan pansus meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendalami dugaan penyimpangan perpanjangan kontrak Terminal Peti Kemas Jakarta (JICT).‎

‎"Audit BPK terkait JICT sudah mengalami progres, yaitu sudah 95 persen. Kami minta dilengkapi apa yang terjadi dalam proses perpanjangan JICT," kata politisi PDI Perjuangan ini di Jakarta, Selasa (17/11).‎

Rieke menjelaskan hal yang harus diaudit BPK dalam perpanjangan kontrak itu seperti, pertama penyimpangan yang terjadi dalam proses amandemen pemberi kuasa kepada pihak JICT dari Pelindo II yang dilakukan sebelum akhir masa perjanjian.‎

Kedua menurut dia, menilai kewajaran struktur dan komposisi saham serta penerimaan "cash" yang diterima Pelindo II dari Hutchison Port Holding (HPH) atas amandemen perjanjian pemberian kuasa dari para pihak.‎

Ketiga, melalukan analisa keuangan jika Pelindo II tidak memberikan amandemen pemberian kuasa dan ambil alih kepemilikan saham JICT, artinya agar dikelola 100 persen oleh Indonesia.

‎Rieke menjelaskan terkait poin ketiga, Pansus Pelindo meminta audit BPK bagaimana apabila JICT dikelola sepenuhnya oleh Indonesia sehingga BPK sedang menilai kewajaran komposisi keuntungan dan saham.

K‎eempat menurut dia, mengidentifikasi kerugian negara yang terjadi penyimpangan dalam kerjasama Pelindo II dengan HPH.‎ Kelima, identifikasi pihak yang diduga terkait dan bertanggung jawab terhadap penyimpangan dan peran dari masing-masing pihak tersebut.‎

‎Pansus menurut dia meminta laporan itu secara parsial tentang perpanjangan konsensi dan tahun 2016 fokus auditnya mengenai Kali Baru agar lebih fokus.

Rieke juga meminta BPK melakukan analisa kajian dilengkapi dengan kajian yuridis, tidak hanya UU BUMN dan UU Pelayaran. Pansus menurut dia, meminta agar BPK melihatnya juga dari UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.

‎Keprihatinan Pansus Pelindo II atas dominannya kepentingan asing di manajemen PT. Pelindo II di bawah RJ Lino pernah disampaikan Anggota Pansus dari Fraksi PKB, Danil Johan. Kata Danil, tak ada alasan pemerintah mempertahankan RJ Lino sebagai Direktur Utama PT.Pelindo II. Temuan sementara Pansus menunjukkan Lino terbukti gagal menjaga pelabuhan sebagai aset nasional dan lebih tunduk ke asing.

‎Yang dimaksud Danil adalah pengelolaan Terminal JICT yang selama ini dikelola Hutchinson Port Holding (HPH), sebuah perusahaan asal Hong Kong, sejak 1999 dan seharusnya kontrak habis pada 2019. Namun oleh Lino, kontrak diperpanjang sejak 2014 lalu dan tanpa persetujuan Pemerintah seperti disyaratkan undang-undang.

‎"Lino seharusnya memperjuangkan agar pelabuhan itu dikelola anak bangsa. Toh itu pekerjaan yang pasti bisa kita kerjakan, enggak susah. Tapi dia (Lino) justru bangga kalau JICT itu diserahkan ke asing," kata dia.‎

‎Pansus Pelindo II DPR sudah mencoba menelusuri siapa saja pihak yang membuat Lino tunduk. Setelah ditelusuri, ketahuan bahwa ada Li Ka Shing, pengusaha asal Hongkong, yang berteman dengan Rothschild, pengusaha besar berbasis di Eropa, AS, dan Asia, ada dibaliknya.

‎Li Ka Shing, kata Danil, adalah pemilik HPH. Sementara perusahaan grup Rothschild terlibat sebagai penasehat keuangan independen yang disewa oleh Pelindo II. "Kok kita ujung-ujungnya masa tunduk dengan Li Ka Shing? Ngapain Indonesia dibuat tunduk dengan asing? Jadi, sebenarnya siapa bos Lino? Bukan Pemerintah. Tapi adalah Li Ka Shing," kata Danil.

‎Li Ka Shing adalah salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan terakhir diprediksi sekitar USD 31,9 miliar atau setara Rp430 triliun. Sementara keluarga Rothschild sudah lama dikenal sebagai salah satu keluarga keturunan Yahudi yang 'mengatur' dunia melalui industri keuangan. [rusl]