"Sumut lagi dikutuk, perlu pertobatan massal," kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sumatera Utara yang juga anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, sebagaimana dilansir
JPNN (Kamis, 11/11)/
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sumut itu mengaku malu, sekaligus jengkel. Dulu, dia berharap setelah Syamsul Arifin, kondisi pemerintahan di Sumut berubah menjadi bersih, jauh dari aksi-aksi korupsi. Tapi, harapan itu musnah, bahkan lebih parah.
"Penggantinya dan beberapa mantan anggota DPRD, juga mantan ketua dan ketua sekarang, masuk penjara. Tidak ada provinsi lain di Indonesia mengalami kutukan seperti ini," ujar Martin, vokalis di Komisi Hukum DPR itu.
Sebagai warga Sumut, pria kelahiran Pematang Siantar itu merasa malu. Dia juga yakin, banyak warga Sumut lainnya merasakan hal yang sama dengan dirinya.
"Malu kita di hadapan warga provinsi lain yang tidak pernah merasakan kegetiran sepahit ini. Akhirnya benarlah sebutan satir terhadap Sumut selama ini yaitu semua urusan mesti uang tunai," kata Martin, politikus senior yang pernah berkiprah di Partai Golkar itu.
Dia menyarankan agar para pemuka agama di wilayah Sumut mengambil peran penyadaran, dengan menggelar acara pertobatan aagar peristiwa memalukan ini cukup sampai di sini saja.
"Karena Sumut segera harus kita proklamirkan sebagai Provinsi antikorupsi," demikian Martin.
[ysa]
. Sumatera Utara perlu melakukan pertaubatan massal karena sedang mendapat kutukan berupa kasus-kasus korupsi yang melibatkan eksekutif dan legislatif. 
BERITA TERKAIT: