Dalam konteks itu, Presiden sesungguhnya tidak memiliki beban apapun jika tidak mengakomodir kader PAN dalam agenda reshuffle kabinet. Dalam konteks ini juga, Presiden bisa menguji keseriusan, konsistensi, dan komitmen partai tersebut dalam barisan pendukung pemerintah.
"Dari situ nantinya Presiden bisa menilai, apakah PAN akan tetap menyatakan bergabung dengan Pemerintah atau justru memilih untuk balik kanan," kata Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin, kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 4/11).
Artinya, lanjut Said, agenda reshuffle sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh Presiden sebagai ajang untuk menguji kesetiaan partai-partai politik pendukungnya. Mana partai yang bergabung semata karena alasan ingin mendapatkan kursi kabinet, mana partai yang memang sungguh-sungguh ingin membantu Presiden tanpa syarat.
"Semuanya akan bisa dilihat nantinya," demikian Said.
[ysa]
BERITA TERKAIT: