"Dipaksakan saja itu pansus. Polri sudah tangani kasusnya kok bisa dibawa-bawa ke politik lagi?" kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, beberapa saat lalu (Selasa, 3/11).
Menurut Pangi, sah-sah saja DPR membentuk pansus karena hal itu merupakan hak mereka. Namun, kalau Pansus "masuk angin" hal itu akan semakin membuat lembaga DPR semakin tergerus.
"Bareskrim kan sudah selidiki itu kasus. Polri punya data. Sebaiknya diserahkan saja ke Polri dan tak perlu pansus," katanya.
Karena proses politik di DPR, kata Pangi, proses penyelidikan hukum yang dilakukan Polri jadi terhambat. Bahkan proses politik (Pansus) akan mematikan perjuangan proses hukum selama ini.
"Proses hukum akan mati kalau proses politik terjadi. Kita tinggal menunggu seperti apa nanti rekomendasi pansus," katanya.
Pangi mengungkapkan, sejumlah fraksi yang menempatkan perwakilannya di Pansus Pelindo sudah mulai mencium arah rekomendasi pansus. Oleh karena itu, sejumlah fraksi berbalik arah menyatakan Pansus itu tak penting lagi.
"Saya menduga PKS dan Demokrat hanya dimanfaatkan saja. Itu yang dicurigai. Tidak menguntungkan juga bagi mereka Pansus dilanjutkan. Ini permainan politik kelas tinggi. Ujungnya ya siapkan calon untuk pengganti RJ Lino dan selanjutnya lengserkan Meneg BUMN Rini Soemarno," kata Pangi.
[ysa]
Pada mulanya, Pansus Pelindo II dibentuk dengan itikad baik. Namun belakangan, kepentingan fraksi tertentu semakin tercium fraksi lain 
BERITA TERKAIT: