Pengamat kebijakan publik dan pariwisata, Medrial Alamsyah, Jumat (23/10) mengatakan itu karena selama ini dia tak melihat ada target yang terukur jelas. Seolah-olah, yang penting ada even, ada proyek, meriah di media, tanpa tahu untuk apa sejatinya even itu diadakan.
"Pemprov Jakarta juga tak lebih baik. Tarafnya hanya sedikit di atas sistem mulut ke mulut, tanpa ada target yang SMART alias specific, measurable, agreed upon, realistic, and stackable," jelas pengamat kebijakan publik dan pariwisata, Medrial Alamsyah, Jumat (23/10).
Medrial mengakui, di tingkat pemerintah pusat hal tersebut sudah jauh lebih baik. Tidak hanya ada target SMART, yakni menjadikan pariwisata sebagai kontributor nomor dua pada PDRB (15 persen) di tahun 2019, dengan target 20 juta wisman dan pemasukan devisa sebesar Rp 280 triliun, melainkan adanya langkah terinci untuk mencapai tujuan tersebut. "Apalagi tahun ini Kemenpar mulai melakukan pemasaran pariwisata secara digital,†kata dia.
Untuk itu ia mengusulkan, karena pembangunan pariwisata harus dalam konteks ruang, tidak sektoral lagi, seharusnya ada kerja sama terintegrasi antardaerah kabupaten/kota. "Koordinasinya bisa di tangan pemprov,†kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan kesungguhan pemerintah dalam memajukan industri pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas ekonomi nasional. Itu terlihat dari meningkatnya anggaran untuk pariwisata Indonesia yang pada tahun depan (2016) akan mencapai Rp 5,41 triliun.
"Promosi itu sebagai sebuah investasi. Tidak sekadar soal biaya," ujar Menteri Arief, seraya menambahkan dengan segala upaya yang tengah dilakukan, ke depan tidak ada lagi alasan bagi industri pariwisata di Indonesia tidak bisa bersaing dengan Malaysia dan Singapura.
Arief mengaku terus membombardir promosi pariwisata dengan konsep branding, advertising dan sales (BAS). Kemenpar juga terus mengupayakan agar BAS senantiasa sejalan dengan destination, origination, dan time (DOT). "Semua itu diperkuat dengan penyampaian materi promosi dengan konsep POS, paid media, own media dan social media," demikian Menteri Arief.
[zul]
Untuk menjadikan pariwisata sebagai akselerator ekonomi diperlukan peran serta semua pemangku kepentingan, termasuk daerah. Persoalannya, pemerintah daerah (pemprov, pemda, Pemkot) masih melihat pariwisata dalam kacamata konvensional, yakni semata sebagai proyek dengan tata administrasi yang kaku dan promosi yang masih sederhana. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: