Selain itu juga terkait dengan alokasi anggaran ke daerah yang lebih tinggi daripada di pusat, penguatan industri alutsista, insentif pajak untuk mengendapkan dana-dana valuta asing di dalam negeri, dan insentif untuk ekspor.
Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR yang juga Sekretaris Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 20/10).
Menurut Misbakhun, pemerintahan Jokowi telah mengambil kebijakan yang berani di tengah impitan dinamika politik Indonesia yang gegap gempita, pelambatan ekonomi global yang berimplikasi pada ekonomi nasional. Dan hasilnya akan bisa dilihat pada tahun ke- 2 dan 3 Pemerintahan Jokowi.
"Kalau Presiden Jokowi tidak mengambil kebijakan berani ini, tidak dapat dibayangkan bagaimana perekonomian kita akan lebih parah," katanya.
Misbakhun mengapresiasi Presiden Jokowi yang memiliki Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Pasalnya, Bambang memiliki kompetensi, integritas dan kecakapan dalam berkomunikasi dengan DPR dan stakeholders lain sehingga mampu mensinergikan berbagai kebijakan ekonomi sesuai visi Nawacita.
"Jokowi patut bersyukur memiliki Pak Bambang yang berintegritas dan komunikatif dengan DPR sehingga mampu mensinergikan berbagai kebijakan ekonomi," ucapnya.
Untuk diketahui, dalam RAPBN 2016, pemerintah menargetkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun dengan rincian belanja kementerian dan lembaga Rp 780,4 triliun dan belanja non-kementerian dan lembaga Rp 558,7 triliun. Transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 782, 2 triliun. Jika ditambah dengan APBD yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), jumlahnya menjadi lebih dari Rp. 1.000 triliun.
"Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan ini luar biasa, transfer daerah melebihi anggaran untuk kementerian. Presiden Jokowi juga menyiapkan dana infrastruktur yang mencapai Rp 313,5 triliun; 8 persen dari RAPBN 2016 senilai Rp 2.121,3 triliun," demikian Misbakhun.
[ysa]
Satu tahun pemerintahan Jokowi, pemerintah telah berjalan ke arah yang tepat, yaitu membangun fondasi yang kokoh berupa meningkatnya APBN, menurunnya subsidi dan meningkatnya anggaran pembangunan infrastruktur. 
BERITA TERKAIT: