Tentu saja hal ini menjadi ancaman bagi minyak kedelai sebagai minyak nabati nomor satu dunia. Tak heran bila negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, sebagai produsen utama minyak kedelai, merasa terusik dan mulai menggalang
non-governmental organization (NGO) untuk berkampanye menolak minyak sawit.
"Pada 2004 produksi minyak sawit (CPO) melampaui minyak kedelai sebagai minyak nabati nomor satu dunia. Usaha membendung pertumbuhan CPO semakin ditingkatkan dan
all-out, menghalalkan segala cara. Tema yang dipilih adalah tema lingkungan," kata Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Maruli Gultom, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 5/10).
Pada tahun 2004, jelas Maruli, CPO menggantikan posisi minyak kedelai sebagai minyak nomor satu dunia. Di tahuh yang sama, Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) didirikan. Dan meski semula ada kesepakatan bersama untuk tidak masuk menjadi anggota RSPO karena tidak ingin diatur oleh orang lain, pada akhirnya ternyata banyak perusahaan perkebunan sawit Indonesia yang terkecoh, serta mendaftar sebagai anggota dan membayar iuran anggota.
"PT Astra Agro Lestari, Tbk. menjadi satu-satunya perusahaan perkebunan kelapa sawit besar Indonesia yang konsisten tidak menjadi anggota RSPO. Sementara NGO lingkungan ikut masuk menjadi anggota," ungkap Maruli, yang mengaku tidak punya sejengkal pun kebun sawit tapi membela sawit demi Indonesia.
Seiring dengan itu, lanjut Maruli, kriteria minyak sawit berkelanjutan. Setiap tahun dimunculkan kriteria atau-syarat baru atas tekanan NGO. Pada 2007, RSPO pun memberlakukan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan.
"Saya protes karena minyak kedelai, saingan minyak kelapa sawit, tidak ada sertifikasi. Protes tidak mereka gubris. Setiap tahun, atas tekanan NGO, masih terus dimunculkan kriteria atau syarat baru minyak sawit berkelanjutan yang semakin sulit dan mahal ongkosnya," jelas Maruli.
Pada tahun 2012, sambung Maruli, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) keluar dari RSPO. Dan ternyata, semakin nyata bahwa RSPO merupakan organisasi yang dibentuk untuk "membunuh" anggotanya sendiri, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Kini, Malaysia Palm Oil Association (MPOA), menyatakan akan menyusul Gapki keluar dari RSPO. Sementara perusahaan-perusahaan berbasis kelapa sawit yang terlanjur menjadi anggota tidak berani keluar dari RSPO karena khawatir tidak dapat memasarkan CPOnya. RSPO dikesankan telah menguasai persepsi pasar Eropa dan AS bahwa CPO yang
sustainable adalah CPO yg diproduksi oleh anggota RSPO.
"Pangsa pasar Eropa dan AS utk CPO tidak sampai 30 persen tetapi suara NGO-nya paling ribut," ungkap Maruli.
Sebelumnya, Maruli menilai kesepakatan dua negara produsen Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia, sebagai sebagai langkah yang bagus untuk menghadapi perang energi, terutama yang menggunakan bahan bakar nabati. Bukan rahasia lagi, sejak beberapa dekade belakangan ini, negara-negara Barat yang terganggu dengan produksi CPO Indonesia dan Malaysia melancarkan kampanye hitam anti-sawit.
Menurut Maruli Gultom, kerjasama Indonesia, melalui Menteri Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofjan Djalil, dengan Malaysia, melalui Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Amar Douglas Uggah Embas, merupakan wujud nyata dalam membela eksistensi produk unggulan kedua negara di pasar dunia.
Keberhasilan Indonesia merangkul Malaysia, sebutnya, sangat strategis dalam membangun kekuatan untuk menghadapi gerakan anti-sawit.
[ysa]
. Pada awal abad 21, produksi minyak kelapa sawit meningkat pesat, terutama di Indonesia. 
