Demikian dikatakan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Suripto saat mengisi studium generale dalam rangkaian agenda Muktamar IX KAMMI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (2/10).
"Kita harus memikirkan ideologisme, jangan transaksi pragmatisme. Kita perlu punya mapping," lanjut Soeripto seperti rilis Humas KAMMI kepada redaksi, Minggu (4/10).
Dalam hal peran pergerakan mahasiswa, Suripto mengingatkan kepada para muktamirin yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia itu untuk tetap konsisten mengawal bangsa Indonesia.
"Mumpung lagi ketemu dari Sabang sampai Merauke, saya ingin ingatkan lagi bahwa ini menjadi tugas KAMMI untuk mengkritisi dan mengevaluasi bagaimana perjalanan bangsa dan umat Islam. Ini nanti akan membawa dampak besar pada nasib generasi yang akan datang," terangnya.
Sehingga, dirinya menyebut bahwa mengoreksi dan mengkritisi jalannya roda pemerintahan dalam mengambil kebijakan umum amat diperlukan untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan berpihak pada rakyat banyak atau tidak.
Dalam sesi diskusi dan tanya-jawab, Riyan dari Pengurus Daerah KAMMI Banda Aceh mendapat kesempatan bertanya tentang kepemimpinan bangsa yang kuat.
"Melihat kondisi porak poranda masyarakat dalam hal ekonomi, politik, agama, dan lain-lain, maka keluhan mereka adalah butuh pemimpin yang strong. Bagaimana cara mewujudkan pemimpin yang strong seperti yang menjadi harapan rakyat Indonesia?" tanya Riyan.
Dijelaskan oleh uripto bahwa strong leadership tidak akan bisa terlepas dari kondisi politik yang ada di negara tersebut.
"Criminal democration saat ini yang dominan. Jadi lebih utama ketika kita menggunakan cara pendekatan pada sistem terlebih dahulu," simpulnya.
[rus]
. Mengingat kembali sejarah dan latar belakang pendirian awal penting untuk menghadirkan spirit gerakan. Namun, spirit itu akan tetap relevan dengan zaman dan menjadi darah yang mengalir jika dilandasi dengan ideologi. 
BERITA TERKAIT: