Komisi Hukum Gali Akar Masalah Pembunuhan Salim Kancil

"Itu kalau kita dengar masukan masyarakat, ini bukan karena satu kasus lalu terjadi pembunuhan tapi perjalanannya panjang. Karena terkait persoalan tentang tumpang tindih pertambangan dan pengelolaan lingkungan," jelas anggota Komisi III Didik Mukrianto di gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/10).

Dia menjelaskan, selama ini masalah pertambangan di Lumajang telah menumpuk sehingga amat rawan terjadi benturan antar kelompok masyarakat yang pro maupun kontra tambang.

"Kita lihat masalah pertambangan dan lingkungan di sana. Persoalan kelompok di sana rawan karena rawan benturan kepentingan. Dalam konteks ini, mereka saat ini sebagai aktivis lingkungan yang ingin perjuangkan penegakan hukum terkait potensi alam untuk direduksi lebih awal," beber Didik.

Untuk itu, Komisi III perlu mendapat gambaran utuh atas persoalan tambang yang selama ini terjadi di Lumajang. Itu penting guna mengambil kebijakan yang diteruskan kepada penegak hukum dalam mengatasinya.

"Kita tidak ingin justifikasi tanpa fakta. Kita himpun dari masyarakat, pejabat terkait agar pengawasan kami bisa diurai," katanya.

Didik menambahkan, dengan melakukan penguraian diharapkan permasalahan yang ada bisa tuntas sehingga akar masalah bisa selesai. Apalagi, diduga adanya antisipasi dari pihak kepolisian dalam menanggapi laporan masyarakat.

"Sesungguhnya masalah itu sudah dilaporkan Salim dan Tosan, tapi polisi responnya agak telat dan ternyata penghukuman publik lebih cepat. Kita ingin gali apakah itu benar karena polisi kurang sigap hadirkan keamanan," tegas sekretaris Fraksi Demokrat tersebut.

Diketahui, Komisi III membentuk tim khusus untuk menginvestigasi pembunuhan petani dan penganiayaan seorang lainnya oleh sekelompok orang di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang. Aksi massa yang menewaskan petani Salim Kancil dan membuat kritis petani Tosan diduga terkait konflik penambangan pasir ilegal.

Rapat pleno Komisi III pada Rabu kemarin (30/9) memutuskan bahwa tim turun langsung ke Lumajang. Hasil investigasi tim tersebut akan dibawa dalam rapat pleno selanjutnya pada 6 Oktober. [sam]