Artinya, dewan tetap ngotot dengan tujuh proyek yang disebut akan memakan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun itu.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Harmonis menyangkan sikap dewan tersebut.
Menurutnya, dalam suasana pelemahan ekonomi yang menghantam Indonesia saat ini, tidak pantas lembaga yang mengataskan wakil rakyat malah minta gedung baru.
"Saya tidak alergi dengan pembangunan gedung baru. Tapi, lihat dulu ekonomi masyarakat di bawah," kata Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UMJ kepada wartawan di Jakarta, Minggu (6/9).
Apalagi, lanjut Harmonis, DPR selama setahun ini belum menunjukkan prestasi yang membangggakan. Itu terlihat dari tiga fungsi parlemen (legislasi, pengawasan dan pengawasan) yang belum berjalan dengan baik.
"Sebenarnya masyarakat ini cinta DPR, karena DPR itu dipilih rakyat. Jadi, kalau mereka becus, pasti didukung," tukas Sekjen Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) itu.
Diketahui, tujuh proyek itu adalah Alun-alun Demokrasi, Museum dan Perpustakaan, Jalan Akses, Visitor Center, Pusat Kajian, Pembangunan Ruang Anggota DPR dan Integrasi Tempat Tinggal Anggota DPR. Presiden Joko Widodo sempat direncanakan akan meresmikan pencanangan 7 proyek ini pada 14 Desember 2015 lalu namun batal.
[rus]
. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI tetap memasukkan tujuh megaproyek DPR dalam Rancangan Rencana Strategis DPR Tahun 2015-2019. 
BERITA TERKAIT: