Ketua PDIP: Rini Soemarno Offside!

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>
LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI
  • Sabtu, 05 September 2015, 16:22 WIB
Ketua PDIP: Rini Soemarno <i>Offside!</i>
Nusyirwan/net
‎rmol news logo . ‎Menteri BUMN Rini Soemarno sudah bekerja di luar tugas pokok dan fungsinya, serta terkesan tidak menguasai masalah. Lebih kacau lagi, yang terjadi saat ini banyak ekspos dan inisiatif BUMN tidak dikoordinasi dengan kementerian teknis, seperti proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Demikian disampaikan anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Nusyirwan Soejono‎. Nusyirwan pun mengingatkan Rini bahwa operasional BUMN berada di kementerian sektor teknis masing-masing. 

‎Ironisnya lagi, lanjut Nusyirwan, tidak menguasai masalah tapi sangat ngotot ingin mewujudkan proyek tersebut. Tentu saja ini sangat berbahaya sebab langkah kebijakan yang didorong Rini tidak sesuai dengan masterpland Kereta Api Nasional, juga rencana tata ruang wilayah. 

‎ ‎"Bahkan Menteri Rini barangkali tidak tahu apa yang seharusnya dikerjakannya sebagai Menteri BUMN. Barangkali Bu Rini, perlu membaca poin-poin yang ada di Nawacita ‎yang jadi modal Jokowi memenangkan pilpres lalu. Sejatinya, program-program itu merujuk kepada Nawacita dan potensi pengembangan‎ wilayah kurang terlihat di proyek High Speed Train Jakarta-Bandung ini. Bagi saya, memakai istilah anak muda sekarang, Menteri BUMN offside," tambah Nusyirwan beberapa saat lalu (Sabtu, 5/9). 

‎Menurutnya, setiap program/kegiatan sektor teknis seperti proyek bandara, pelabuhan, jalan maupun energi, ada aturan dan ketentuan yang berlaku nasional maupun international. Karena itu, seorang menteri tidak bisa suka-sukanya sendiri. 

‎"Saya apresiasi keputusan Presiden Jokowi untuk menolak proyek tersebut dan meminta dilalukan kaji ulang," lanjut Nusyirwan, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan. 

‎Perlu diketahui, ketika proyek kereta api cepat ini belum jadi pembahasan publik, Nusyirwan sejak awal telah meragukan proyek ini. Ia juga sudah mengingatkan Pemerintah dengan berbagai argumentasi,  mulai dari soal pendanaan, kelayakan, kondisi riil di lapangan termasuk soal tidak diperhatikannya potensi pengembangan wilayah. [ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA