‎"Terkait pelaksanaan operasi moneter, saya akan upayakan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit secara khusus BI," kata anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, beberapa saat lalu (Sabtu, 22/08).
‎‎Persoalan lain yang membuat Komisi XI sulit menyetujui ATBI, lanjut Misbakhun, adalah tekait dengan pencetakan uang. Belum jelas siapa saja yang terlibat dalam proses pencetakan uang, siapa suppliernya, siapa supplier kertasnya, siapa supplier tintanya, dan proses pengamanannya. Dan‎ tentu saja DPR sangat memperhatikan tentang sistem pembayaran di BI. ‎
‎Masalah lain, sambungnya, dugaan benturan kepentingan perusahaan di bawah Yayasan Bank Indonesia yang banyak melakukan kerjasama pengelolaan kegiatan bisnis proses di BI yang mempunyai orientasi profit.
‎‎Permasalahan di atas, lanjutnya, jelas menjadi concern bagi Komisi XI untuk melakukan pendalaman dalam pembahasan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2016.
‎‎"Kalau BI tidak bisa menjelaskan banyak pertanyaan anggota Komisi XI terkait masalah yang sudah ditanyakan tersebut, maka bisa jadi ATBI 2016 sulit disetujui Komisi XI," demikian Misbakhun. ‎
[ysa]
BERITA TERKAIT: